Politikus PDIP dukung pernyataan Ketua KPK soal politik dinasti
"Pernyataan ketua KPK harus betul-betul menjadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan," kata Hasanuddin
Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mendukung pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta masyarakat hati-hati terhadap kandidat yang memiliki kaitan erat dengan politik dinasti. TB Hasanuddin menanggapi kasus Wali Kota Cimahi Atty Suharti baru-baru ini dan sebelumnya di Banten yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, menunjukkan hubungan yang amat kuat antara dinasti politik dan perilaku koruptif.
"Pernyataan ketua KPK harus betul-betul menjadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, mengenai kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dia juga mendorong KPK untuk menegakkan hukum secara profesional. Menurut dia, tidak perlu analisis yang berat untuk memahami persoalan TPPU Wawan.
"Yang namanya uang hasil korupsi itu patut diduga pertama-tama itu mengalir ke istri, keluarga, dan kerabat terdekat," jelasnya.
Dia mengatakan, semua pihak tahu bahwa KPK sudah memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Bupati Serang Ratu Tatu, sampai Andika Hazrumy yang saat ini menjadi calon wakil gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim.
"Tinggal konfirmasi saja ke KPK, sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya," katanya.
Lebih lanjut, dia mendorong agar kasus-kasus korupsi yang saat ini terbengkalai segera diselesaikan dengan cepat. Dia menyebut di antaranya kasus tanah bandara dan maupun Pasar Babakan. Dia memastikan akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua lembaga terkait berdasarkan bukti-bukti awal yang telah diterimanya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan masyarakat, untuk berhati-hati dalam memilih calon kepala daerah. Apalagi bila kandidat mengarah kepada pembentukan politik dinasti. Sebab, berdasarkan pengalaman selama ini, politik dinasti rentan dengan tindak pidana korupsi.
"Ada pesan pada rakyat, agar ke depan pertimbangkan betul-betul dalam memilih kepala daerah," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/12).
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto menyapa prajurit TNI? "Ketika berjumpa dengan Prajurit, maupun keluarga besarnya saya selalu berusaha menyapa terlebih dahulu seperti apa yang dipesankan oleh kedua orang tua saya dahulu," tulisnya dalam caption.
-
Siapa Teuku Muhammad Hasan? Lalu, siapakah Teuku Muhammad Hasan ini? beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pegiat di bidang agama dan pendidikan. Ia juga banyak memberikan masukan untuk generasi muda Aceh saat itu dengan menghimpun dana belajar atau beasiswa untuk mereka.
-
Dimana Teuku Muhammad Hasan dilantik menjadi Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Apa respon KPK atas putusan hakim tentang Hasbi Hasan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan. KPK pun akan menganalisis akan putusan hakim.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
Baca juga:
Cagub-Cawagub Banten berharta miliaran, anak Atut paling tajir
Ketua KPK sinyalkan salah satu cagub Banten diduga terlibat korupsi
KPK bakal tuntaskan pengusutan kasus korupsi di Banten pasca Pilkada
Maju di Pilgub Banten, Wahidin Halim dan anak Atut borong partai
Pilkada Banten, pertarungan anti dinasti VS pro dinasti