Politikus PDIP Usul Jokowi Tunjuk Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan
Politikus PDIP Usul Kursi Jaksa Agung Diisi Internal Kejaksaan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menuturkan, mendukung apa yang disampaikan publik bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak berafiliasi dengan partai politik.
Politikus PDI Perjuangan Herman Hery menilai wajar jika publik mendesak Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Jaksa Agung dari kalangan nonparpol. Menurutnya masyarakat memiliki penilaian dan melihat rekam jejak Jaksa Agung saat ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menuturkan, mendukung apa yang disampaikan publik bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak berafiliasi dengan partai politik.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
"Saya sebagai politisi mendukung apa yang disampaikan masyarakat bahwa sebaiknya penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung atau penegak hukum manapun jangan berafiliasi dengan partai politik," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (31/7).
Herman mengusulkan sebaiknya Jaksa Agung dipilih dari Internal Kejaksaan alias jaksa karier. Sebab, menurutnya Jaksa Agung harus memahami internal Kejaksaan.
"Sesuai pengalaman saya selama 15 tahun bermitra dengan Jaksa Agung, pertama saya usulkan ambil calon Jaksa Agung harus dari internal kejaksaan, jaksa karier," kata Herman.
Herman menilai, dugaan jaksa karier bakal antikritik saat menjadi Jaksa Agung hanya prasangka saja. Namun, dia tidak bisa memungkiri ada kelemahan dan kelebihan. Maka itu, menurutnya kembali ke Jokowi memilih orang yang tepat.
"Nah di sini tugas presiden, beliau ada cara menilai. Beliau punya narasumber untuk menilai. Beliau memiliki hak prerogatif untuk memilih orang yang dianggap cocok," pungkasnya.
Diketahui, Jaksa Agung saat ini diemban oleh M Prasetyo yang merupakan kader NasDem. Prasetyo pernah menjadi anggota DPR dari NasDem.
Baca juga:
Kejagung Geledah Kantor Kejati Jateng, Ruang Aspidsus Disegel
Penyidik Kejagung Geledah Kejaksaan Tinggi Jateng Diduga Terkait Kasus Korupsi
Politisi PKS Nilai Jaksa Agung Baiknya Diisi Figur Nonpartai
NasDem soal Jaksa Agung: Semua Partai Boleh Melirik, Keputusan Akhir di Jokowi
Soal Posisi Jaksa Agung di Periode Kedua, Prasetyo Serahkan ke Jokowi