Politisi senior Golkar tuding Nurdin Halid memperkeruh Munas

DPP Golkar di bawah Ketua Umum Golkar cal, melakukan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali dan NTB.

Potensi kisruh tengah menghantui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Nurdin Halid dituding sebagai orang yang nakal memperkeruh kondisi itu.

Politikus Senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, secara diam-diam, DPP Golkar di bawah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, melakukan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Siapa unsur DPP Golkar yang ditugaskan? Pesertanya siapa? Ini rawan gugatan. Kita harap ditinjau ulang. Karena rawan gugatan," kata Agun saat dihubungi, Jakarta Rabu (17/2).

Agun menegaskan, bisa saja pelantikan tersebut diklaim keabsahannya karena dilakukan oleh pengurus DPP Golkar hasil Munas Riau yang SK-nya sudah diperpanjang pemerintah. Hanya saja untuk bisa dilakukan pelantikan, ada sejumlah syarat lain. Di antaranya, pelaksanaan Musda dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk memilih pengurus DPD terkait. Kedua, ada unsur DPP Golkar yang merupakan perpanjangan tangan partai untuk melakukannya.

Berdasar informasi, kata Agun, Nurdin Halid merupakan sosok di balik pelantikan itu. Menurut Agun, dia mengklaim menjadi wakil DPP Golkar untuk melantik pengurus daerah Golkar di Lampung, NTB, dan Bali.

"Dia mengaku sebagai OKK. Padahal dia cuma Ketua pemenangan pemilu untuk Sulawesi," kata Agun.

Menurut Agun, sesuai SK Kemenkum HAM, DPP Golkar hasil Munas Riau bertugas membentuk panitia menyelenggarakan munas yang demokratis, berkeadilan, dan rekonsiliatif. Sementara dengan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali, dan NTB, maka soal kepesertaan di munas akan jadi masalah.

"Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik. Mereka ini ada yang sudah di Plt kan karena melawan kebijakan ARB. Ini yang rawan menggugat," ungkap Agun.

Oleh karena itu, Agun menyarankan agar DPP Partai Golkar khususnya Ketua DPP Golkar bidang Organisasi Mahyuddin untuk menyelesaikan pendataan DPD. Caranya, kata dia, dengan memetakan mana saja DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak jadi peserta Munas.

"Nah, untuk daerah yang bermasalah, itu yang harus di musda kan. Kita harus sepakat, supaya masalah kepesertaan ini diselesaikan melalui pleno yang bahannya dilakukan Ketua bidang OKK, dalam hal ini Mahyuddin. Bukan Nurdin Halid. Karena Nurdin Halid itu ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi," tutupnya.