PPP Djan Faridz balik badan tak mau dukung Jokowi lagi
PPP Djan Faridz balik badan tak mau dukung Jokowi lagi. Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Jafar Alkatiri menjelaskan desakan itu disebabkan mayoritas DPW PPP memandang kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini tidak adil.
32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP versi Muktamar Jakarta mendesak Ketua Umum PPP Djan Faridz mencabut dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas) DPP PPP.
Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Jafar Alkatiri menjelaskan desakan itu disebabkan mayoritas DPW PPP memandang kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini tidak adil.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang dikatakan Paus Fransiskus tentang momen perkenalan Presiden terpilih oleh Jokowi? Momen perkenalan itu dilakukan Presiden Jokowi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, usai Sri Paus diterima melalui upacara kenegaraan."Presiden ke mana-mana selalu mengenalkan (calon) presiden terpilih dan tadi secara khusus Paus mengatakan ini adalah tradisi yang bagus, ada seorang presiden yang akan mengakhiri jabatannya memperkenalkan presiden yang akan datang," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/9).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Mencermati kondisi bangsa beberapa tahun terakhir, serta memperhatikan aspirasi sebagian besar umat Islam Indonesia, dan menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keagamaan yang tidak mencerminkan keadilan," kata Fajar.
Merespons aspirasi tersebut, kata dia, DPW menegaskan dan mengusulkan kepada DPP PPP Muktamar Jakarta tidak memberikan dukungan kembali bagi pencalonan Jokowi sebagai calon presiden di 2019.
"Karena sebagaimana amanah Pancasila. Dan cita-cita tujuan pembangunan nasional, maka kami dewan pimpinan wilayah PPP seluruh Indonesia menyatakan dan mengusulkan kepada DPP PPP untuk tidak memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon Presiden pada periode berikutnya," tandasnya.
Menanggapi itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy menunjukkan bahwa pihak Djan Faridz tidak ikhlas untuk mendukung Jokowi.
"Ya itulah ada udang di balik batu. Maka itulah batunya terungkap udangnya kelihatan. Saya hanya ingin mengatakan jika mendukung seseorang dukunglah dengan ikhlas. Dan ketika dukungan itu tidak ikhlas ketahuan," kata Romi.
Menurut Romi, yang terlihat sekarang yaitu Djan Faridz tidak mendukung Jokowi lantaran tidak diberikan SK. Romi juga mengatakan sikap Djan Faridz adalah bentuk pengulangan yang pernah dilakukan.
"Enggak diberikan SK jadinya tidak mendukung," ungkap Romi.
"Saya tidak kaget, karena sejak dulu. Karena itu terjadi memberikan dukungan pak Prabowo, sehingga dia lakukan ini adalah pengulangan episode sikap-sikap politik dari masa-masa yang lalu. Maka itu sudah bisa dinilai. Dan masyarakat yang bisa menilai hal tersebut," tambah Romi.
Tahun lalu, Djan memantapkan dukungan kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan. Djan tidak mempermasalahkan dukungan PPP pada pemerintah seperti tidak dibalas.
Djan pun tidak mempermasalahkan setiap bikin acara tidak pernah dihadiri oleh Jokowi. "Itu hak prerogatif beliau (untuk menghadiri acara partai manapun) jangan komplain. Yang penting kami (PPP) dukung pemerintah Jokowi-JK tanpa mengharapkan apapun," kata Djan di 2016.
Dengan demikian, Djan menepis anggapan dukungan ke Jokowi untuk mendapatkan SK Kepengurusan. Menurut dia, apabila ke depan Menkum HAM memberikan SK kepengurusan, bukan karena dukungan melainkan karena pihaknya yang sah.
Selain itu, Djan juga membantah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI adalah untuk memuluskan kedekatan dengan pemerintah. Diketahui, Ahok-Djarot diusung oleh PDIP, NasDem, Hanura dan Golkar.
"Seperti, Ahok telah menyanggupi untuk menggaji marbot (pegawai) masjid, serta menggaji ustaz dan ustazah yang mengajar mengaji anak-anak di masjid dan musala. Kalau ada orang yang membantu dan memperjuangkan nasib konstituen partai kami yang notabenenya umat Islam, masak enggak saya dukung," kata Djan.
(mdk/eko)