PPP protes KPI soal iklan kampanye elite parpol di TV mereka

Pemilik televisi terus-terusan menayangkan iklan-iklan politik dan berita yang berbau kampanye.

Menjelang Pemilu 2014, sejumlah iklan dan pemberitaan seputar partai politik mulai memanas. Tokoh partai pemilik televisi tertentu tak menyia-nyiakan medianya sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas partai.

Hal itu diprotes oleh Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). Partai kabah itu memprotes sejumlah televisi yang terus-terusan menayangkan iklan-iklan politik dan berita yang berbau kampanye.

Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy , menerangkan PPP mengecam keras atas terjadinya ketidakfairan penggunaan media untuk kepentingan para pemilik stasiun televisi. Menurut dia, televisi sebagai lembaga penyiaran publik sudah tidak fair lagi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Hal ini tampak dari terus disiarkannya berita terkait aktivitas pemilik televisi yang juga figur penting di parpolnya secara tidak proporsional berupa alokasi waktu yang tidak wajar untuk ukuran berita," ujar Sekjend PPP M Romahurmuziy dalam diskusi yang digelar di Bawaslu, Jakarta, Jumat (29/11).

Oleh karena itu, Romi, demikian dia disapa, menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak diam saja, dan harus mengambil langkah-langkah strategis. Sehingga pemilik stasiun TV yang berafiliasi terhadap partai politik tertentu tidak mengeksploitasi frekuensi milik publik.

"PPP secara institusi juga terus memonitor dan mengumpulkan data-data indikasi pelanggaran penggunaan barang milik publik ini. Pada saatnya kita serahkan kepada yang berkompeten," ujar Romi.

Seperti diketahui, sejumlah televisi di Indonesia dimiliki oleh pentolan-pentolan partai politik sebagai peserta Pemilu 2014. Sebut saja Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai NasDem dengan MetroTV, Hary Tanoesoedibjo sebagai Cawapres Partai Hanura dengan MNC grup, Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan TVOne dan ANTV.