PPP tak percaya Jokowi akan tawarkan jatah 4 menteri buat Gerindra

Selain rumor reshuffle, Arsul juga mempertanyakan rumor merapatnya Gerindra ke pemerintah. Bahkan, dia tidak percaya dengan rencana Jokowi akan menawarkan empat posisi menteri kepada Gerindra.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku heran dengan banyak pihak memunculkan isu Presiden Joko Widodo akan melakukan bongkar pasang kabinet kerja. Selain rumor reshuffle, Arsul juga mempertanyakan rumor merapatnya Gerindra ke pemerintah. Bahkan, dia tidak percaya dengan rencana Jokowi akan menawarkan empat posisi menteri kepada Gerindra.

"Namun kalangan tertentu, terutama beberapa pengamat partisan yang mengembuskan kabar reshuffle ini. Seolah-olah mereka yang paling tahu atau menjadi orang yang perlu diberitahu dan kemudian menghembuskannya keluar sebagai berita A1," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (4/1).

Indonesia menganut sistem presidensial, di mana JOkowi berhak mengambil keputusan. Oleh karena itu, kata Arsul, apabila Jokowi belum memberikan sinyal dilakukannya perombakan maka publik diminta untuk tidak terbawa rumor tersebut.

"Sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Jadi selama Presiden belum memberikan indikasi ya tidak perlu terlalu kita larut dalam spekulasi politik pengamat tertentu," tegasnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku mendapat informasi dari orang dekat Jokowi bahwa Partai Gerindra akan ditawari empat pos kementerian, yaitu Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Staf Kepresidenan.

"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan 4 posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala KSP," kata Arief, Selasa kemarin.

Menurutnya, jika tawaran itu benar, DPP Partai Gerindra akan menggelar rapat pimpinan. Rekomendasi rapat pimpinan akan diserahkan kepada Prabowo untuk diputuskan. Arief menegaskan seluruh kader partai akan siap mematuhi instruksi Prabowo terkait keputusan ini.

"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada di tangan ketua dewan Pembina Gerindra. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," tegasnya.