Prabowo sebut sistem pemerintahan korup, ujungnya negara gagal

Dia mengkritik bukannya DPR memperbanyak kebijakan untuk fasilitas publik, malah memperbanyak fasilitas untuk pejabat.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan sistem pemerintahan Indonesia saat ini tidak efisien. Selain itu, korupsi yang terjadi sudah merajalela dan hasil pembangunan di segala bidang masih minim.

"Sistem pemerintahan saat ini tidak efisien, korup, terus itu berujung pada tidak ada hasil pembangunan. Ujungnya negara gagal," kata Prabowo di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11).

Prabowo menganalisisnya dengan jumlah pemerintah daerah otonom di Indonesia yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kemudian hal yang sama dibandingkan dengan negara China dan India.

"Di Indonesia ada 502 Pemda memerintah yang mengurusi 243 juta orang. India itu 1,2 miliar penduduknya dan Pemdanya 35. Itu artinya per 1 pemerintah mengurusi 34 juta orang. Kemudian China, 33 Pemda otonom, populasinya 1,4 miliar berarti per satu pemerintahan daerah mengurusi  42 juta orang. Lihat data itu, mana yang efisien. Korupsi tak perlu dibahas lah. Kita sudah sama-sama paham," papar Prabowo.

Selain tak efisien, Prabowo mengatakan, malah saat ini DPR sudah menyetujui pemekaran kabupaten dan provinsi baru. Dia mengkritik bukannya DPR memperbanyak kebijakan untuk fasilitas publik, malah memperbanyak fasilitas untuk pejabat.

"Sekarang ada 66 kabupaten baru, 8 provinsi baru yang sudah disetujui di DPR. Ini penyakit massal di elite politik kita. Tak menggunakan pikiran sehat, kenapa gak pikir tambah jembatan, laboratorium sekolah, menambah lahan untuk sawah, kereta api. Yang ditambah malah mobil bupati dan gubernur baru," papar Prabowo.