Pramono Anung tak setuju presiden naikkan gaji bupati

"Ya yang paling penting kan bupati gajinya emang kecil, tapi kewenangannya kan besar. Biaya operasionalnya juga besar."

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak sependapat dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hendak menaikkan gaji para bupati di seluruh Indonesia.

Pramono menjelaskan, saat ini memang gaji bupati di Indonesia tidaklah sebesar pejabat negara lainnya. Namun fasilitas dan kewenangan yang didapatkan seorang bupati sangatlah besar.

"Ya yang paling penting kan bupati gajinya emang kecil, tapi kewenangannya kan besar. Biaya-biaya operasionalnya juga besar," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/2).

Pramono mengatakan, biaya operasional yang dimiliki oleh seorang bupati bisa mencapai tiga atau empat kali lipat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Oleh karena itu, wacana untuk menaikkan gaji bupati harus dikaji ulang.

"Biaya operasionalnya itu gede banget. Seluruh pejabat publik kita hampir biaya operasionalnya mungkin 3-4 kali dari gajinya. Bahkan banyak yang lebih dari itu. Memang rasio ini tidak adil," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat, apabila memang presiden hendak menaikkan gaji bupati, ada baiknya biaya operasional yang diperoleh para bupati juga diturunkan, sehingga penyerapan APBN menjadi tidak terlalu besar.

"Lebih baik biaya operasional diturunkan tapi gajinya dinaikkan. Sehingga seorang kepala daerah atau pejabat publik tidak mengada-ada untuk biaya operasional sebagai contoh biaya baju, seragam dan macem-macem itu bisa lebih dari gajinya dan itu tidak menunjukkan kita semua menganut sistem keuangan yang baik," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Kutai Timur Isran Noor menagih janji kepada Presiden Sby yang akan menaikkan gaji para bupati dan wali kota sejak tiga tahun lalu.

"Ini bukan permintaan, tapi pesan dari kawan-kawan para bupati, wali kota, dan satu-dua orang dari gubernur, meminta disampaikan ke Bapak (Presiden)," kata Isran di depan presiden saat peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (20/2).

Dia mengatakan, sudah tiga tahun janji untuk menaikkan gaji para bupati dan wali kota berlalu. Namun, janji ini belum juga terealisasi. Padahal, dia melanjutkan, tanggung jawab bupati dan wali kota cukup besar. "Risikonya juga tinggi," katanya.