Presiden PKS ungkap reaksi Prabowo dengan duet Sandiaga-Mardani
Presiden PKS telah bertemu dengan Prabowo membahas duet Sandiaga-Mardani.
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto disebut setuju dengan pasangan Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera di Pilgub DKI 2017. Bahkan, persetujuan itu dinyatakan Selasa pekan lalu di depan Presiden PKS Sohibul Iman. Pada pertemuan tersebut, juga hadir Sandiaga Uno.
"Prabowo menyatakan menerima pencalonan saudara Mardani ini, yang selanjutnya minta dikoordinasikan dengan saudara Sandi dan beliau memahami apa yang telah diusulkan PKS," ujar Presiden PKS, Sohibul Iman saat ditemui di DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).
Dengan demikian, Sohibul Iman menyatakan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengadakan konsolidasi dan sosialisasi kepada seluruh struktur dan kader yang ada di DKI Jakarta mengenai pencalonan tersebut.
"Jadi saya kira ini tinggal masalah deklarasi resminya," katanya.
Sebelumnya, kabar pencalonan Mardani sebagai calon wakil gubernur pendamping calon gubernur Sandiaga Uno menuai kontra di kalangan koalisi kekeluargaan. Bahkan PKB mengancam akan tarik dukungan dari Sandiaga Uno jika Gerindra benar akan mencalonkan duet Sandiaga-Mardani.
Terkait hal itu, Sohibul Iman menanggapi dengan santai. Dia menyatakan bahwa ancaman tersebut hanya merupakan reaksi dalam dinamika politik biasa jelang Pilgub DKI.
"Itu saya kira biasa saja, wajar-wajar saja. Dinamika politik selalu begitu. Tapi tetap kami lakukan komunikasi dengan mereka. Saudara Sandi sudah sangat intensif melakukan komunikasi dengan PKB, PAN, kemarin juga Pak Prabowo hari Minggu menyampaikan kepada saya, ada komunikasi dengan Pak Zulkifli Hasan. Jadi saya kira ini cuma persoalan masalah dinamika politik saja," jelasnya.
Meskipun begitu, Sohibul Iman mengingatkan, keputusan pencalonan kader internal tersebut tidak membuat PKS memutuskan komunikasi dengan partai-partai yang ada dalam koalisi kekeluargaan.
"Dengan pencalonan ini tidak berarti kami tidak membangun komunikasi dengan partai-partai lain," pungkasnya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Bagaimana KPK menindaklanjuti status tersangka Karna Suswandi? Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya
Baca juga:
Koalisi Sandiaga-Mardani, Demokrat bilang 'kita enggak ikut'
PKS bikin runyam peta politik Pilgub DKI
Jalan berliku Mardani dampingi Sandiaga Uno di Pilgub DKI
Gerindra pilih Mardani, PKB akan tarik dukungan beralih ke Yusril
Mardani soal penolakan dirinya: Siapa yang bicara & wewenangnya apa?