Priyo protes ketua umum partai di Indonesia nyapres

"(Di Amerika) rata-rata presiden yang dicalonkan tidak sebagai ketua umum partai," ujar Priyo.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tidak sepakat dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Khususnya soal budaya ketua umum partai politik yang mencalonkan diri sebagai calon presiden di setiap kesempatan pemilu.

Menurut Priyo, budaya demokrasi yang semacam itu aneh. Padahal, kata dia, di negara maju seperti Amerika, seorang ketua umum harusnya tidak lagi maju sebagai capres.

"Tradisi di negeri kita ini beda dengan demokrasi di Amerika. Rata-rata presiden yang dicalonkan tidak sebagai ketua umum partai," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/3).

Ketua DPP Partai Golkar ini menilai, ketua umum adalah tokoh penting di sebuah partai. Karena itu, tidak selayaknya dimajukan sebagai capres.

"Ketua umum partai justru figur yang tidak terlampau menonjol, tokoh centrum tapi bukan dia yang dimajukan. Di negeri kita lain, mazhabnya yang lain," tutur dia.

Kendati tidak sependapat, Priyo mengakui tidak ada salahnya ketua umum nyapres. Dia hanya protes, jika posisi ketua umum di sebuah partai selalu punya hak istimewa.

"Posisi puncak itu menjadi semacam hak eksklusif, dari segi demokrasi itu tidak salah. Tinggal memilih mazhab mana yang dianut," pungkasnya.

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) adalah capres dari Partai Golkar. Begitu juga Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang juga mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2014.