Pro Kontra Program Jokowi Pengangguran di Indonesia Digaji Negara

Kartu Prakerja Untuk Lulusan SMA/SMK, Pengangguran Tetap Digaji

Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja, nantinya kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik. Menurutnya, para pemegang kartu ini akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

"Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja," ucap dia.

Dia mengatakan, pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

"Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan," kata Jokowi.

Kartu Prakerja Milik Jokowi Tak Masuk Akal

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai program Kartu Prakerja milik calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) tidak masuk akal. Menurutnya, program itu hanya efek dari kampanye saja.

"Nah makanya terkait kartu itu sama itu, itu kan efek kampanye semua. Itu kan bukan program yang masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Dia mengatakan, Jokowi akan kesulitan menjalankan program tersebut apabila kembali menjabat sebagai Presiden. Sebab Indonesia tidak memiliki banyak uang. Fahri menambahkan, jumlah orang yang menganggur di Indonesia juga sudah terlalu banyak. Sehingga, dia menyarankan Jokowi untuk membuat lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

"Masalahnya kan sekarang pertumbuhan ekonomi kita tidak bergerak dalam pada itu karena teknologi digital semakin berkembang katanya tiap pertumbuhan teknologi digital termasuk yang dibangga-banggakan unicorn-unicorn itu itu justru musuh bagi lapangan kerja karena berkembangnya teknologi yang tak membutuhkan tenaga manusia," ujarnya.

Sumber Dana Belum Jelas

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai kartu prakerja yang dicetuskan capres petahana nomor urut 01 Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya permainan kata-kata saja. Sebab, kata dia, sumber dana yang digunakan untuk membiayai kartu tersebut belum jelas.

"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja, apalagi praktiknya, enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya," kata Heri pada wartawan, Rabu (7/3).

Heri mengatakan jumlah utang Indonesia juga semakin besar. Hal itu dia katakan berdasarkan perbandingan data Januari 2018 hingga Januari 2019.

"Utang Pemerintah Pusat hingga Januari tembus Rp 4.498 Triliun, naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun," ungkapnya.

Harusnya Apresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Politisi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan harusnya rencana kartu prakerja harus diapresiasi karena sebagai sebuah terobosan yang baik. "Itu mengurangi angka kemiskinan menurut saya. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata Bamsoet di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/3)

Menurutnya, kemampuan keuangan negara untuk membiaya pengangguran ini sudah menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Seharusnya, lanjut Bamsoet, program seperti ini sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya. "Justru tugas negara adalah mencari duitnya untuk memenuhi kewajiban itu. Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak," ujarnya.

Kartu Prakerja Dicabut Setelah Pemegang Dapat Pekerjaan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Moeldoko menjelaskan soal kartu Prakerja yang diperuntukkan lulusan SMA/SMK. Moeldoko memastikan para pemegang kartu ini tak akan selamanya mendapat gaji dari negara.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi, sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya (mendapat gaji)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Moeldoko juga mengatakan pemegang kartu ini memiliki jangka waktu menerima gaji dari negara. Jangka waktu itu, kata dia, mulai dari pemegang kartu mendapat pelatihan dari pemerintah hingga diterima kerja.

"Jadi setelah ada pelatihan terus mendapatkan pekerjaan, sambil menunggu itulah, bukan jaminan seterusnya, karena negara juga memikirkan nasib," tuturnya.