Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
AHY menyebut, Partai Demokrat sudah berperan baik, dan rakyat sejahtera.
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi. Dia menyebut, partainya sudah berperan baik, dan rakyat sejahtera.
Namun, AHY mengatakan bahwa perjuangan tersebut hanya bisa disampaikan melalui kritik-kritik keras kepada pemerintah.
Hal itu, dia sampaikan, usai Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kita hanya bisa mengimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi," kata AHY, saat pidato dihadapan para kader, di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (8/3).
Dia menuturkan, hanya pihak-pihak yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat, yang mana hal itu juga yang diperjuangkan Partai Demokrat saat ini.
"Jadi kalau melihat itu semua, melihat suka duka, jatuh bangun Demokrat sembilan tahun empat bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Kira syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin, dan jangan dilihat dari durasinya," ucap AHY.
Sebelumnya, AHY menegaskan posisi Demokrat yang kini ada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.
Posisi Demokrat berada di barisan pemerintah setelah partai berlambang mercy itu bergabung ke kabinet Indonesia Maju melalui pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.
"Ini lah yang dari awal kita perjuangkan betul bapak ibu? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan di pemerintahan," kata AHY.
"Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan kabinet Indonesia Maju," imbuhnya.
