Rakyat Banten paling dirugikan dari ketidakharmonisan Atut-Rano

LBH Keadilan pun meminta Atut dan Rano duduk bersama mencari solusi atas ketidakharmonisan tersebut.

Hubungan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wakilnya Rano Karno dikabarkan tidak lagi harmonis. Rano Karno merasa 'disunat' karena tidak mendapatkan tugas proporsional sebagai Wakil Gubernur, salah satunya mempunyai akses ke media.
 
"Ketidakharmonisan pasangan pemenang Pemilukada 2011 tersebut akan merugikan masyarakat Banten. Kinerja keduanya tentu akan terganggu dan masyarakat yang paling dirugikan," kata Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie dalam siaran pers, Selasa (23/7).
 
LBH Keadilan pun meminta Atut dan Rano duduk bersama mencari solusi atas ketidakharmonisan tersebut. Tidak hanya itu, partai yang mengusung pasangan tersebut, yaitu PDIP dan Golkar juga harus membantu menyelesaikan masalah di antara mereka berdua.

"Agar peristiwa serupa tidak terulang di masa yang akan datang, diperlukan pembagian tugas yang jelas dan tertuang di atas kertas," ujarnya.

Ketidakharmonisan Atut-Rano dibenarkan oleh Dedi Gumelar, rekan pemeran Si Doel Anak Sekolahan itu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kepada Miing, sapaan akrab Dedi, Rano pernah menyatakan rencana pengunduran dirinya.

"Hubungannya saya tidak tahu, mungkin mereka sudah tidak mesra lagi. Artinya kalau terlintas keinginan mundur dari Rano, berarti ada yang tidak nyaman," kata Miing, anggota FPDIP dari Dapil 1 Banten saat dihubungi, sore tadi.

Abdul Hamin menegaskan, jika benar Rano Karno mundur maka dia itu harus mundur secara damai.
 
"Jika Rano sudah bulat berencana mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten, maka LBH Keadilan berpendapat sebaiknya Rano segera menyatakan sikapnya secara resmi," tutupnya.