Ray Rangkuti nilai ongkos Pemilu 2014 rawan dikorupsi

"Negara harus dibebankan untuk mendanai kreasi-kreasi pejabatnya," kata Ray.

Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal beberapa bulan lagi. Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu tentu membutuhkan dana tak sedikit. Namun demikian, besaran anggaran pemilu perlu ada pengawasan transparansi secara intensif.

Dari data anggaran penyelenggaraan pemilu dalam APBN 2014, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mendapatkan dana sebesar Rp 22 triliun, sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) sebesar Rp 5 triliun.

"Negara harus dibebankan untuk mendanai kreasi-kreasi pejabatnya," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, (24/14).

Ray berpendapat, dari dana yang diperoleh KPU dan Bawaslu , ada dana yang tidak jelas fungsinya yakni pembentukan semacam relawan.

"KPU bentuk relawan, Bawaslu juga bentuk relawan demokrasi tapi tidak jelas fungsinya apa, padahal itu memakai uang negara yang besar dan fantastis sekali," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui berapa besar anggaran untuk pengalokasian dana tersebut. Sebab, dari pengalaman pemilu tahun kemarin KPU dan Bawaslu telah tersangkut dengan praktik korupsi.

"Bahkan untuk pemilu 2014 ini nampaknya akan sama dengan periode 2009 atau 2004, justru komisioner KPU tersangkut korupsi. Buktinya tahun lalu KPU dan Bawaslu justru membeli mobil mewah," ujarnya.