Romi sindir Lulung dan minta tentukan sikap

Jika ada kader yang ngotot bergabung dan mendukung PPP versi Muktamar Jakarta maka akan dikenakan sanksi.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) meminta seluruh kader menentukan sikapnya. Terutama untuk soal dualisme yang ada di PPP. Dia mengingatkan, Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya mengakui hasil muktamar yang diselenggarakan di Surabaya.

"Saya juga sekaligus mengajak kawan-kawan yang belum bergabung untuk bergabung, karena untuk apa bermusuhan? Karena ujungnya satu, pengurus (hasil) Muktamar Surabaya. Kalau masih menikmati (kepengurusan), ya setengah tahun sampai satu tahun. Kalau sudah capai, nantikan juga balik lagi," katanya di musyawarah wilayah (Muswil) ke-8 di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/2).

Dia menambahkan, kader PPP harus taat aturan yang berlaku termasuk keputusan Muktamar yang diakui oleh pemerintah. Jika masih ada kader yang ngotot bergabung dan mendukung PPP versi Muktamar Jakarta maka akan dikenakan sanksi.

"Kalau enggak, kita berhentikan. Sebelumnya, diberhentikan dari posisi strategis di AKD dan fraksi DPRD DKI. Tapi, kita hindari pemberhentian keanggotaan," tegasnya.

Romi menyindir salah satu pengurus wilayah yang hingga saat ini tak mau digeser dari posisinya. Bahkan pengurus wilayah tersebut justru memasukkan kerabatnya dalam pengurusan di wilayah tersebut.

"Ada pengurus ranting yang dari PPP berdiri sampai hari ini, sampai enggak ada istri dan anak, tidak diganti-ganti, saking setianya. Jadi orang tahunya PPP itu dia saja," ungkapnya.

Sebelumnya, pengurus wilayah PPP yang masih berada di kubu PPP Djan Faridz adalah Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

Bahkan DPP PPP kubu Romi pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) soal pemberhentian Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan menggantinya dengan Joko Krismiyanto.