SBY main-main, 11 LSM tolak hadiri Bali Democracy Forum 2014

"Presiden SBY tidak serius dan cenderung bermain-main dengan perlindungan dan penghormatan hak politik rakyat."

Sebelas organisasi masyarakat sipil menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum Bali Civil Society Forum 2014, yang merupakan rangkaian dari Bali Democracy Forum (BDF) 2014. Pengunduran diri ini merupakan respons dari kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Kesebelas organisasi itu yakni LBH Jakarta, Yappika, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, Perludem, Transparency International Indonesia, JPPR, Elsam dan Fitra.

Menurut kesebelas organisasi masyarakat sipil ini, forum BDF dan Bali Civil Society Forum 2014 merupakan forum yang tidak relevan untuk diselenggarakan mengingat ketidaktegasan presiden dalam menjamin keberlanjutan demokrasi Indonesia. Seharusnya presiden mampu membatalkan UU Pilkada dan UU UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

“Dengan adanya UU ini, menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak serius dan cenderung bermain-main dengan perlindungan dan penghormatan hak politik rakyat, di mana substansinya bertolak belakang ke DPR,” ungkap Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko di Jakarta, Selasa (7/10).

"Kedua UU ini merupakan titik mundur demokrasi di Indonesia dan hanya mencerminkan ambisi dari koalisi di parlemen,” ujar Febionesta, Direktur LBH Jakarta.

Menurut Febionesta, ketegangan di parlemen Indonesia ini meningkat sehingga tidak dapat dibedakan lagi apakah keputusan legislatif merupakan perwakilan suara rakyat atau suara partai.

Dalam UU tentang Pilkada dihendaki kepala daerah merupakan pilihan DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. "Pemasungan hak politik rakyat ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat,” tegas Direktur Perludem Titi Anggraini.

Mengusung tema ‘Democratic Governance in the Twenty-First Century: the Roles of Civil Society,’ Bali Civil Society Forum 2014 mengundang 14 organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pembicara tentang peran masyarakat sipil untuk demokrasi.

Meski dua forum terpisah, Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum, sama-sama digelar oleh Institute for Peace and Democracy (IPD), sebuah lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2008.