Setnov dituntut mundur, Wapres JK sebut lebih bagus begitu
Setya Novanto: Tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti lobi-lobi itu bisa-bisa saja.
Kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, telah berhasil menyita perhatian publik. Beragam cara dilakukan kelompok masyarakat, akademisi serta pengamat politik, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Setya Novanto.
Tuntutan agar Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR semakin menguat. Tidak hanya dari politisi DPR, tapi juga muncul petisi online di linimasa dengan tuntutan yang sama. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat suara soal desakan Setya Novanto mundur. Langkah mundur lebih baik diambil Setya Novanto sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Wapres JK di kantornya, Senin (7/12).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia juga menyinggung soal sidang etik Setya Novanto yang digelar tertutup. Padahal rakyat menginginkan sidang dilakukan terbuka agar lebih transparan. Dia tidak menampik, ada beragam kemungkinan dan alasan sidang digelar tertutup. Mulai dari lobi-lobi politik sampai soal sensitivitas masalah yang dibuka di ruang sidang.
"Saya tidak tahu, itu urusan DPR lah. Tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti lobi-lobi itu bisa-bisa saja," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, yang terpenting bukan hanya soal sidang yang tertutup atau terbuka, tapi pokok persoalannya. Dia membandingkan persoalan permintaan saham dengan kasus menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump.
"DPR mengatakan tidak pantas (pertemuan dengan capres AS), ya karena itu diberi peringatan. Mana lebih berat ini pertemuan Trump dengan pertemuan minta saham? lebih berat mana? Lebih tidak pantas, maka etikanya harus menjadi pertanyaan, praktik. Itu saja sebenarnya, bukan soal tertutup terbuka, soal peristiwa itu," ucapnya.
Disinggung soal kemungkinan dipanggil MKD, JK belum bisa memberi komentar. "Ya dipanggil dimana? Tanya mereka kenapa sebut nama saya, tanya dulu lah. Kalau memang perlu ya tentu mesti ada alasannya," singkatnya.
Baca juga:
Setya Novanto sebut ada kepentingan asing di balik laporan Sudirman
Anggota MKD tegaskan sidang Setya tidak adil berjalan tertutup
Diadili MKD, Setnov bacakan 12 lembar nota pembelaan
Menko Polhukam masa bodoh jalannya sidang Setnov di MKD tertutup
Junimart ngaku tawarkan sidang terbuka, tapi Setnov menolak