Setuju dengan PDIP, Cawapres Muhaimin Sebut Batalnya Anies Jadi Pembicara di UGM Sebagai Tekanan
Khalid merinci salah satu alasan kenapa Anies tidak boleh menjadi pembicara karena Rektorat UGM menilai sosok Anies tokoh sarat unsur politik.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengklaim ada tekanan yang dihadapi gerakan pasangan Ganjar-Mahfud.
Setuju dengan PDIP, Cawapres Muhaimin Sebut Batalnya Anies Jadi Pembicara di UGM Sebagai Tekanan
Setuju dengan PDIP, Cawapres Muhaimin Sebut Batalnya Anies Jadi Pembicara di UGM Sebagai Tekanan
Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membenarkan pernyataan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto yang menyebut dirinya dan Anies Baswedan (AMIN) mengalami tekanan menjelang Pemilu 2024.
- UGM Buka Suara Terkait Anies Dilarang Jadi Pembicara Diskusi
- Ini Bocoran yang Dibahas Mahfud MD saat bertemu Petinggi PPP
- PDIP Mulai Rapatkan Barisan, Caleg dan Pospera Siap Menangkan Ganjar di Sumut
- PSI Mengaku Tak Pernah Dianggap PDIP Akhirnya Mesra dengan Prabowo, Hasto: Pintu Kami Selalu Terbuka
Cak Imin berujar, salah satu tekanan yang baru-baru dialami adalah saat Anies tak dapat menjadi pembicara pada diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM).
"Ya, Mas Anies di UGM kemarin nggak bisa ceramah,"
kata Cak Imin kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (19/11).
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim ada tekanan yang dihadapi gerakan pasangan Ganjar-Mahfud. Hasto mencontohkan tekanan yang dimaksud seperti intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi hingga merembet ke lain."Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain. Jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Terkait dengan tekanan yang dirasakan PDIP, lanjut Hasto, pihaknya akan berkomunikasi dengan kubu pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebab, klaim Hasto, kedua belah pihak sepakat tekanan ini muncul karena ada campur tangan kekuasaan.
"Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama,"
ucap Hasto.
Anies seharusnya menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Finding The Justice Governance Path for the Development of Indonesia: Jakarta Kota Kolaborasi as a Pioneer of Sharing City in Indonesia'.
Pembicara lainnya adalah Lars Bo Larsen (Duta Besar Denmark), Lambert Grijne (Duta Besar Belanda), Sulfikar Amir (NTU Singapore), Elisa Sutanudjaja (RUJAK URBAN Studies) dan Tri Mulyani Sunarharum (Pakar Urban Planning UGM).
Ketua Panitia Khalid Muhammad mengatakan batalnya Anies menjadi pembicara ini dikarenakan Rektorat UGM tidak memberikan izin kegiatan. Rektorat UGM tidak mengizinkan acara digelar jika Anies tetap menjadi pembicara dalam diskusi itu.
"Dari pengelola (Auditorium MM UGM) menyampaikan bahwa pihak Rektorat (UGM) tidak mengizinkan kalau ada beliau (Anies Baswedan)," kata Khalid.
Khalid menceritakan pihaknya memang hanya berstatus menyewa auditorium saja. Usai ada larangan itu, pihaknya menjelaskan diskusi publik yang akan dihadiri Anies ini bukanlah kampanye politik, tetapi hanya mimbar akademik.
"Meskipun kami sudah menjelaskan sejak awal bahwa acara ini pure mimbar akademik. Tidak ada endorse politik, kampanye politik, mobilisasi massa maupun atribun politik," tegas mantan Ketua BEM KM UGM ini.
Selain tidak boleh menghadirkan Anies sebagai pembicara, spanduk acara berukuran besar yang ada gambar Anies sebagai salah satu pembicara juga dilarang dipasang.
Khalid merinci salah satu alasan kenapa Anies tidak boleh menjadi pembicara karena Rektorat UGM menilai sosok Anies tokoh sarat unsur politik.
"Rekomendasinya (dari Rektorat UGM), tidak menyarankan kehadiran tokoh ini yaitu Bapak Anies Baswedan karena dianggap lekat dengan unsur-unsur politis," tegas Khalid.