Sindir Jokowi soal dana parpol, Fahri sebut pemerintah grabak-grubuk
Untuk menghilangkan korupsi politik, kata Fahri, semua negara menggunakan pembiayaan politik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali bersuara keras terkait penolakan pemerintah untuk menaikkan dana bagi partai politik. Fahri menilai, pemerintah tidak punya konsep. Menurut dia, untuk menghilangkan korupsi, aktivitas parpol perlu dibiayai negara.
"Memang pemerintah enggak pernah menggunakan konsep. DPR yang diperhatikan dengan political funding. Pemerintah harusnya jangan grabak-grubuk," kata Fahri saat menghadiri buka puasa bersama di kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/6).
Dia juga mengungkapkan jika hal sederhana untuk menghilangkan korupsi politik, semua negara menggunakan pembiayaan politik sebagai kunci. Pembiayaan tersebut pun bisa dari negara ataupun pihak swasta.
"Negara manapun kalau mau korupsi politik hilang, sederhana. Kuncinya bagaimana biayai politik. Caranya bisa pakai APBN atau swasta, tapi keduanya perlu regulasi detail. Jangan ngomong APBN mau dipotong sekian nanti orang ngamuk karena enggak dibahas konsepnya. Kalau punya konsep, kerjakan, bikin regulasi teknisnya. Semua ada konsekuensinya," jelas Fahri.
Sedangkan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, saat ditanyai hal yang sama terkait dana parpol, dia enggan menjawab. "Sekarang kita lagi sulit, lagi puasa, fokus dulu itu deh. Kita pikirin dulu bagaimana di bulan suci barang-barang tersedia dan harga bisa terjangkau bagi rakyat. Jangan pikir yang aneh-aneh. Nanti, itu belum saatnya dibahas," ujarnya.
Dalam acara buka bersama ini hadir para politikus dari Koalisi Merah Putih seperti Amien Rais, dan Aburizal Bakrie, dan Sekjen PPP kubu Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah. Tampak juga Ketua Umum PBNU Said Aqil, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung). Mereka duduk di bangku VVIP di bawah tenda bernuansa merah dan putih yang menutupi halaman dari kantor DPP Partai Perindo.