Sindiran dan rapor merah setahun pemerintahan Jokowi

Jokowi lupa sama Nawacita

Menjelang satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2015, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai Nawacita Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi masih jauh panggang dari api.

"Jangan-jangan Jokowi lupa sama nawacita, jangan-jangan lebih inget sama nawacitata," ujarnya.

Dia mengakui, lemahnya pemberantasan korupsi tidak hanya kesalahan Jokowi. Presiden seakan kecolongan karena partai pengusungnya di DPR justru ngotot merevisi UU KPK. "Bukannya 100 persen dukung program pemerintahan, partai pendukungnya malah nyelonong mau revisi UU KPK," katanya.

Jokowi keajaiban dunia

Joko Widodo menjadi salah satu sosok yang memiliki karir cemerlang di Indonesia. Mengawali karir politik sebagai Wali Kota Solo yang hanya memimpin 8 kecamatan, lalu terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi Presiden, orang nomor satu di Indonesia.

Singkatnya waktu yang membawa Jokowi ke Istana Negara diapresiasi Bendahara Umum Golkar munas Bali, Bambang Soesatyo. Dia menganggap kesuksesan itu sebagai sebuah keajaiban.

"Sebetulnya kita harus berbangga hati dengan Jokowi. Dia itu salah satu keajaiban dunia dalam hal kepemimpinan. Bayangkan dari Solo yang hanya 8 kecamatan dalam waktu singkat bisa jadi Presiden," kata bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet dalam diskusi bertajuk 'Setahun Nawacita' di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10).

Keajaiban yang terjadi pada Jokowi tidak lepas dari peran partai dan pengusaha. Bamsoet menuding, faktor itu yang membuat karir Jokowi meroket. Dari situ Bamsoet menilai tidak aneh jika nantinya Jokowi menjalankan politik balas budi.

"Pertama dia bukan elit parpol. Kedua, dia hanya pengusaha kecil, bisa tampil sebagai Presiden, itu buktinya dia bisa memobilisiasi konglomerat, bandar-bandar. Jadi saat dia balas budi ya wajar-wajar saja," tambahnya.

Jokowi makin persulit rakyat

Roda pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan lebih dari setahun. Pemerintah dihadapkan pada pelbagai kondisi sulit.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan rapor merah untuk menilai satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Menurutnya Jokowi justru mempersulit hidup masyarakat.

"Ini rapornya merah. Yah 5 minus lah. Satu tahun pemerintahan Jokowi telah mempersulit kehidupan masyarakat, pengangguran makin banyak, harga-harga makin tinggi, kemiskinan, kesenjangan makin lebar," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Fadli Zon menuding, 100 janji program Presiden Jokowi tak nampak implementasinya. Dari situ dia menilai pemerintahan saat ini hobi mengobral janji.

"Janji ekonomi semakin buruk, katanya September-November meroket, ternyata tak ada yang meroket, apalagi nanti ada janji kabut asap bebas 2016. Saya sarankan kepada presiden ini jangan terlalu mengumbar janji lah, lakukan saja yang konkret," tuturnya.

Tingkat kepuasan publik turun

Tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang enam bulan terakhir terus menurun. Kepuasan publik tergerus hingga 11 persen.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 40 persen," kata pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (8/10).

Sementara itu kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Angka penurunan mencapai 11,2 persen.

Tingkat penurunan kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen.

Qodari menjelaskan, salah satu indikator menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK adalah mahalnya harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga BBM. Alasan lain, program dan visi misi pemerintahan Jokowi-JK belum terbukti.

Jokowi tak becus urus pangan

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati ikut komentar terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK mendatangkan beras impor asal Vietnam dan Thailand. Menurut Enny, pangan merupakan masalah paling mendasar bagi masyarakat yang seharusnya bisa dijaga pemerintah.

"Sebuah negara dengan ketergantungan pangan seperti kita sekarang ini di mana kedaulatannya? Karena itu yang paling dasar. Buat saya pangan itu ada atau tidaknya pemerintah itukan kita berdaulat atau tidak," tegasnya dalam diskusi Senator Kita di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/10).

Enny menyebut, untuk mengurus hal atau kebutuhan yang paling utama seperti beras saja pemerintahan Jokowi-JK tidak becus. Enny pesimis pemerintahan Jokowi bisa mengurus hal yang lainnya.

"Enggak becus atau gak bisa, bagaimana kita bisa yakin bahwa pemerintahan ini mengurus yang lain, mengurus yang dasar seperti ini aja enggak becus," tuturnya.

Baca juga:
PAN sudah siapkan kader, minta Jokowi lakukan reshuffle jilid II
Setahun Presiden, Jokowi dinilai cuma bikin senang para pendukungnya
Desmond curiga Jokowi tidak paham soal parameter penilaian menteri
Setahun Jokowi-JK, masyarakat bakal turun ke jalan berdemo
Fadli Zon: Kalau presiden merasa timnya belum kuat ya reshuffle saja