SK Kubu Agung dicabut, kubu Ical yakin kisruh Golkar segera berakhir
Kubu Ical mengklaim dengan dicabutnya SK itu mereka lah yang kepengurusan yang legal.
Kemelut dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar hingga kini belum ada tanda-tanda berakhir. Walaupun secara formal, Menkum HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kendali kubu Agung Laksono.
Menanggapi hal tersebut, Politikus Golkar Satya W Yudha mengatakan, pencabutan SK Menkum HAM atas kepengurusan Agung Laksono melalui proses hukum yang panjang. Setelah kedua kubu saling melayangkan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan legal standing.
"Itu kan melalui proses hukum yang panjang," kata Satya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/1).
Lebih lanjut, Satya yang merupakan Golkar Kubu Ical itu yakin bila kemelut di internal Golkar akan segera berakhir. Terlebih, Menkum HAM telah mencabut SK pengesahan Golkar Kubu Agung Laksono.
"Dan tentunya nanti DPP yang sekarang sah untuk melakukan jalannya organisasi pasti membenahi semua itu," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengatakan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, DPP Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah. Sebab, kepengurusan Golkar Munas Riau sudah habis masa baktinya, Munas Jakarta Ancol telah dicabut dan Munas Bali tidak diakui oleh Menkum HAM.
"Dalam rangka menjaga eksistensi Partai Golar, terutama untuk menjamin legitimasi seluruh proses pengambilan keputusan berdasarkan UU Parpol maka kami meminta Mahkamah Partai Golkar dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan yang menjadi landasan kedua kubu," kata Agung saat konpres di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12).
Menurut Agung, dalam Surat Keputusan Menkum HAM hari ini juga tidak menyebutkan pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Oleh karena itu, Mahkamah Partai Golkar diminta untuk segera menggelar sidang dan mengambil keputusan dalam upaya melaksanakan Munas bersama Partai Golkar paling lambat akhir Januari 2016.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
Baca juga:
Kubu Ical sebut kasus tunggakan listrik di DPP Golkar masalah kecil
JK usul SK Munas Riau diperpanjang, kubu Ical bakal gelar Rapimnas
'Tahun 2015, tahun terkelam dalam sejarah Partai Golkar'
'Tahun 2015, tahun terkelam dalam sejarah Partai Golkar'
Yorrys minta Agung Laksono bayar tunggakan listrik kantor DPP Golkar
Kubu Ical sebut Golkar tak ada kekosongan, klaim Munas Bali sah
Drama baru Golkar di awal tahun
Apa motif Menkum HAM gantung nasib Golkar?