Soal Jaksa Agung, Sekjen NasDem Tegaskan Kabinet Mempunyai Kekuatan Politik
Soal Jaksa Agung, Sekjen NasDem Tegaskan Kabinet Mempunyai Kekuatan Politik. Johnny menegaskan bahwa HM Prasetyo telah diberhentikan dari partai NasDem saat diangkat menjadi Jaksa Agung. Mestinya, kata Johny, hal itu menjadi contoh partai lain.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setuju bila posisi Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik. Sementara, anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi menyebut partainya melirik posisi Jaksa Agung.
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate merespons itu. Dia mengatakan semua jabatan di kabinet adalah posisi yang ditunjuk dengan kekuatan politik.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
"Semua jabatan sebagai anggota kabinet adalah jabatan yang ditunjuk melalui kekuatan politik dalam hal ini kekuatan Presiden terpilih. Mendagri, Menkum Ham, Menkop dan jabatan menteri dan setara menteri lainnya juga mempunyai kekuatan politik," kata Johny saat dihubungi wartawan, Jumat (2/8).
Dia menyebut, bahwa pernyataan Taufiqulhadi merupakan sikap pribadi.
Kemudian, Johnny menegaskan bahwa HM Prasetyo telah diberhentikan dari partai NasDem saat diangkat menjadi Jaksa Agung. Mestinya, kata Johny, hal itu menjadi contoh partai lain.
"Saat diangkat menjadi Jaksa Agung, Pak Prasetyo telah diberhentikan sebagai anggota Nasdem dan tidak lagi menduduki jabatan struktural partai NasDem," katanya.
"Sikap kami ambil tersebut seharusnya menjadi acuan bagi semua partai politik yang kadernya menduduki jabatan struktural bidang hukum setingkat menteri," imbuhnya.
Johny lalu mengingatkan bahwa keputusan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. NasDem berharap, presiden mempunyai keleluasaan luas menentukan anggota kabinet dan tak ada tekanan dari pihak manapun.
"Dalam kaitan dengan jabatan Jaksa Agung, saat ini mulai kelihatan bahwa ada berbagai pihak yang mencoba memberikan tekanan pada presiden dengan membuat teori konspirasi dan berita yang tidak didukung data bahkan jauh dari realita," ucapnya.
"Konspirasi seperti tidak menghormati hak Presiden terpilih membentuk kabinet dan bahkan hanya akan melemahkan demokrasi kita," tandas Johnny Plate.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal menolak posisi Jaksa Agung diisi kader partai politik. Hasto mendorong sosok internal kejaksaan yang menempati posisi sebagai Jaksa Agung.
Dia mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan Jaksa Agung dipimpin orang non-partai politik. Diketahui, Jaksa Agung saat ini yaitu M Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.
"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem, dengan memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Sementara, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tetap mengincar posisi Jaksa Agung untuk ditempati kader Nasdem. Dia beralasan, banyak partai di internal koalisi yang juga mengincar posisi tersebut.
"Bukan tidak ada hubungan dengan mempertahankan atau tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik, maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
(mdk/eko)