Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Legislative review sesungguhnya seperti pembentukan sebuah Undang-Undang baru. Proses legislative review kental dengan nuansa kepentingan.
Presiden Joko Widodo dihadapkan pada dua pilihan menyikapi polemik revisi UU KPK. Publik semakin kencang mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Satu opsi lain yang muncul adalah memugar UU KPK dengan menggunakan legislative review.
Pihak Istana mengonfirmasi Jokowi telah melakukan komunikasi politik dengan DPR terkait kemungkinan diambil langkah legislative review. Apa solusi terbaik untuk Jokowi, menggunakan legislative review atau Perppu KPK?
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memberikan penjelasan. Legislative review sesungguhnya seperti pembentukan sebuah Undang-Undang baru. Tahapannya melalui DPR. Karena tak berbeda dengan proses pembuatan UU, maka legislative review juga harus melalui tahapan umum membuat UU.
Ada 5 tahapan pembuatan UU, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Menurutnya, proses legislative review di DPR cenderung lama dan berbelit. Harus berkomunikasi soal siapa yang menginisiasi legislative review dengan mengajukan poin-poin revisi. Jika diterima DPR, UU KPK akan kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR.
Catatan lain, proses legislative review kental dengan nuansa kepentingan. Setiap partai di DPR memiliki kepentingan sendiri-sendiri terkait UU KPK. Arahnya bisa saja untuk mengamankan kader-kader partai dari KPK. Sebab, banyak kader partai yang duduk sebagai kepala daerah hingga menteri terjerat kasus korupsi. Tidak ada yang menjamin tarik menarik kepentingan tidak terjadi.
Sementara Perppu, merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang. Presiden memiliki wewenang menganulir pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang KPK.
Tahapannya, Presiden mengeluarkan Perppu KPK. Perppu kemudian dibahas di DPR pada masa sidang terdekat. Bisa diterima atau ditolak. Selain menganulir UU KPK baru, Perppu berkekuatan untuk menunda pemberlakuan sebuah UU.
"Bisa, intinya Perppu itu (setara) UU. Cuma dia ditandatangani dulu oleh Presiden baru dibahas oleh DPR. Jadi bisa, tapi kan ada beberapa kemungkinan ya. Kalau dia menganulir kembali ke undang-undang awal atau dia di tengah-tengah beberapa pasal atau penundaan pemberlakuan," papar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Bivitri, para pegiat antikorupsi dan tokoh-tokoh mendorong Perppu ketimbang legislative review. Dia menilai Perppu adalah jalan terbaik super cepat untuk mencegah dampak kerusakan akibat penerapan UU KPK.
"Sementara damaged-nya kerusakan gara-gara revisi UU KPK ini sudah di depan mata kalau tidak diatasi banyak kasus sudah jalan 2 tahun bisa di SP3, dan kewenangan penyadapan berkurang sekali, bisa tidak ada OTT karena izin penyadapan susah sekali didapatkan," ucap Bivitri.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK
PPP Tutup Mata Soal Hasil Survei Terhadap Perppu KPK
Gerindra Setuju Perppu KPK, Tapi Cuma Soal Dewan Pengawas
Jokowi Dilema Terdesak Perppu KPK
Jokowi Diingatkan Dengar Aspirasi Mahasiswa Soal Perppu KPK
Citra Buruk Buat Jokowi jika Tidak Keluarkan Perppu UU KPK