Survei ASI: 75,6 Persen Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Dia mengatakan dari hasil survei ASI tunjukan keinginan publik untuk adanya perombakan kabinet pada pemerintahan Jokowi agar performa kinerja para menteri yang ada lebih baik lagi.
Hampir genap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyampaikan hasil surveinya. Mereka menyebutkan 75,6 persen responden setuju dengan reshuffle atau pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju jilid II.
Angka itu didapat dari 1000 responden dengan margin of error +/- 3.1 persen, dilaksanakan pada kurun waktu 9-12 Juni 2020 di 34 provinsi di Indonesia memakai cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Dengan membandingkan aspek karakteristik geografis gender, desa, kota etnis, maupun agama.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dilakukan Kementan setelah arahan Presiden? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
"Terkait wacana perombakan reshuffle kabinet, sebanyak 75,6 persen publik mengatakan setuju angka itu dibagi menjadi 20,5 persen sangat setuju dan 55,1 persen setuju. Sementara 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab," sebut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan dalam keterangan persnya, Jumat (19/6).
Kemudian, dia mengatakan dari hasil survei ASI tunjukan keinginan publik untuk adanya perombakan kabinet pada pemerintahan Jokowi agar performa kinerja para menteri yang ada lebih baik lagi.
Kepuasan Kinerja Menteri, Prabowo Paling Tinggi
Sedangkan untuk hasil survei terkait kinerja para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Hasil survei ASI menunjukkan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja para menteri cukup rendah, dengan rata-rata di bawah 50 persen.
"Temuan survei ini bisa menjadi catatan evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk meninjau kembali para pembantunya," tutur Rifan.
Kendati demikian pada hasil survei untuk masing-masing menteri, lanjut Rifan, dari hasil survei ASI Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berada di peringkat atas dari 34 menteri. Dengan total 43,7 persen puas, 39 persen tidak puas, dan 17 persen tidak tau atau tidak jawab.
Untuk posisi kedua ada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi dengan angka kepuasan 38,0 persen dan peringkat tiga ada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD dengan angka 37,9 persen.
Sedangkan Menteri dengan peringkat terendah yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 23,3 persen, Menteri Agama Fachrul Razi 23,8 persen, dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 26,1 persen. Dilanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 27,1 persen dan Menteri Kesehatan dokter Terawan 27,5 persen.
(mdk/eko)