Surya Paloh di pusaran suap PTUN Medan, KPK diminta tak tebang pilih
Fadli Zon: KPK juga tidak boleh dijadikan alat politik, apalagi dijadikan alat politik kekuasaan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tebang pilih mengusut tuntas kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Walaupun harus memeriksa Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang merupakan salah satu penyokong utama Presiden Joko Widodo.
"Kalau menurut saya semua sama kedudukannya dalam hukum, di dalam pemerintahan dan itu konstitusi dan KPK tidak boleh tebang pilih, KPK juga tidak boleh dijadikan alat politik, apalagi dijadikan alat politik kekuasaan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Siapa Pak Sadimin? Di Desa Gempol hiduplah seorang saksi sejarah yang diperkirakan sudah berusia 105 tahun bernama Pak Sadimin.
-
Siapa Santyka Fauziah? Dia adalah seorang seleb TikTok yang cukup rajin bikin konten.
-
Siapa Farida Nurhan? Inilah salah satu sudut rumah Farida Nurhan di kampung halamannya, yaitu di Kota Lumajang. Rumah ini tampak sangat jauh dari citra tajir melintir dan popularitasnya sebagai seorang food vlogger yang dikenal.
-
Kapan Hanung Cahyo Saputro dilantik? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
Lebih jauh Fadli berharap lembaga antirasuah tak takut mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan Surya Paloh maupun Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dalam kasus yang berawal dari penyelewengan dana bantuan sosial Sumatera Utara itu.
"Yang dijadikan dugaan dan apalagi sudah mempunyai bukti itu harus diproses termasuk pejabat yang dekat dengan kekuasaan atau partai yang mengusung kekuasaan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu.
"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," kata Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10).
Surya Paloh juga mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot.
Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang.
Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.
"Kamu lihat wajah saya apakah saya berbohong. Satu kalimat pun tidak ada (membicarakan kasus suap hakim PTUN Medan). Satu kata pun tidak ada. Minta ketemu ini, ketemu itu, tidak ada," tegasnya.
Bahkan, untuk membuktikan ucapannya itu, dia bahkan menyatakan kesiapannya apabila memang diperlukan rekonstruksi ulang pertemuan itu.
"Jadi kalau memang diperlukan rekonstruksi ulang saja," ucapnya.
Baca juga:
Evy ungkap pertemuan Gatot, Kaligis dan Surya Paloh di kantor NasDem
Surya Paloh siap dipanggil KPK terkait kasus suap PTUN Medan
Surya Paloh: Kader terlibat korupsi harus keluar, termasuk saya!
OC Kaligis 'lindungi' Surya Paloh dari pusaran kasus suap PTUN Medan
KPK belum pastikan periksa Surya Paloh terkait suap PTUN Medan
Istri Gatot ingin Surya Paloh lobi Jaksa Agung soal korupsi bansos
Evy minta tolong Surya Paloh lobi Jaksa Agung, ini komentar NasDem