Tak kena reshuffle, Puan dianggap lebih baik dari Tedjo dan Sofyan
Kementerian yang dipimpin Puan disebut sukses capai target.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani satu-satunya menko yang aman dari dampak reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini pun dianggap wajar karena memang kementerian yang dipimpin putri Megawati Soekarnoputri itu dianggap paling jalan dibanding kementerian koordinator lainnya.
Direktur Ekskutif Indo Barometer M Qodari berpendapat, menteri koordinator yang paling aman dari isu reshuffle sejak awal memang Menko PMK Puan Maharani.
"Sejak awal saya sudah sering mengatakan Menko PMK yang justru aman dari isu reshuffle, di antara menko lainnya," kata Qodari saat dihubungi, Rabu (12/8).
Menurut Qodari, wajar Puan tidak kena reshuffle karena dianggap program kerja kabinet yang paling jalan adalalah kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK. Dia menjelaskan, dua hal yang jadi concern utama Presiden Jokowi terkait reshuffle.
Pertama, kata dia, soal pencapaian target kerja para menteri. Kedua, soal kemampuan komunikasi dan koordinasi dari menteri.
"Kita lihat inilah kelemahan dari Tedjo Edhy (sebagai Menko Polhukam), Sofyan Djalil (sebagai Menko Ekuin), dan Indroyono (sebagai Menko Kemaritiman) selama ini," jelasnya.
Seperti diketahui, ada empat wajah baru yang mengisi Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Sedangkan dua nama lainnya wajah lama yang berganti posisi jabatan. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas.
Pelantikan 5 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015. Sedangkan pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.
Reshuffle Kabinet ini terbilang cepat untuk periode baru pemerintah. Mereka dilantik Oktober lalu, genap 10 bulan bekerja Jokowi mengganti sejumlah menteri kabinet kerja.
Sementara itu, Tedjo Edhy, Rachmat Gobel, Indroyono Susilo, Andi Widjajanto terusir dari kabinet.
Baca juga:
Jatah menteri NasDem berkurang, ini kata PDIP
Di acara perpisahan, Andrinof curhat kerja kepala Bappenas berat
Wiranto: Saat akan ganti menteri Jokowi tak terlalu banyak kompromi
Resmi jadi Menko Polhukam, Luhut dapat kiriman bunga
PDIP sebut kinerja Puan Maharani sangat baik jadi tak kena reshuffle
PDIP: Pramono Anung dipilih agar komunikasi presiden dan DPR baik
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).