Tanda tangan DPR soal interpelasi Jokowi tembus 157 orang
DPR akan meminta penjelasan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.
Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan sudah terdapat 157 tanda tangan anggota DPR untuk mengajukan interpelasi pada Presiden Jokowi soal kenaikan BBM subsidi. Tanda tangan itu terkumpul dari anggota DPR Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS.
"Fraksi Golkar 53, Fraksi Gerindra 50, Fraksi PAN 23, Fraksi PKS 31, ini (formulir tanda tangan) masih beredar total 157 orang," ujar Misbakhun yang juga inisiator interpelasi Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Dia meyakini jika angka itu akan terus bertambah jika nanti Demokrat juga mendukung interpelasi. Menurut dia, interpelasi Jokowi hanya tinggal disahkan dalam paripurna.
Misbakhun menjelaskan interpelasi yang bakal diajukan ke Jokowi salah satunya kenapa naikkan BBM di saat harga minyak dunia turun. Kemudian, pihaknya mempertanyakan dana kompensasi dari kenaikan BBM untuk rakyat miskin diambil dari anggaran mana.
"Kami ingin tahu pemerintah, kami muji langkah pemerintah beri jaring pengaman masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi kami juga ingin menanyakan alokasi penggunaan anggaran itu dari mana, untuk jaga disiplin anggaran, tugas fungsi DPR kan sebagai pengawas," jelas mantan politikus PKS ini.
Misbakhun belum mau bicara soal pelanggaran UU dalam kenaikan harga BBM ini. Karena itu, dia ajukan interpelasi untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan Jokowi.
"Kami lihat dulu penjelasan pemerintah, kami tidak bisa menilai sebelum dengar penjelasannya," ujarnya.
Diketahui, syarat mengajukan interpelasi minimal mendapat 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Kemudian, keputusan interpelasi diambil melalui sidang paripurna apakah disetujui sebagai keputusan lembaga atau tidak.
Baca juga:
Refly Harun: Dari sisi hukum, interpelasi tidak menyalahi aturan
Sofyan Djalil santai tanggapi interpelasi DPR ke Jokowi soal BBM
Demokrat: Jokowi jangan takut diinterpelasi, ini hanya alarm
Fadli Zon ancam panggil paksa menteri-menteri Jokowi
Aziz Syamsuddin minta Jokowi tak usah risau hadapi interpelasi
PDIP protes KMP berani-berani panggil menteri Jokowi ke DPR
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.