Tanggapi PDIP, Demokrat Bilang Pemilu 3 Tahun Lagi Tak Etis Bicara Pilpres 2024
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan partainya tidak mau ambil pusing terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya Hasto menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan partainya tidak mau ambil pusing terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya Hasto menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.
"Pertama, Belanda masih jauh. Pemilu masih 3 tahun lagi, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," katanya dalam pesan singkat, Sabtu (29/5).
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa keputusan yang diambil Partai Golkar terkait Pilpres 2024? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Siapa yang dilarang terlibat dalam sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman. Hal tersebut lantaran, paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pelanggaran etik yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024.
-
Bagaimana Partai Golkar menunjukkan kerja kerasnya dalam Pilpres 2024? Kerja keras daripada tokoh-tokoh Golkar saya lihat di berbagai daerah yang saya datangi, yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi, saya kunjungi, dalam kampanye Pemilu yang baru saja lewat.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
Dia mengatakan, dalam tiga tahun ke depan segala sesuatu masih bisa terjadi. Apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran.
"Instruksi Ketua Umum kami jelas kepada seluruh jajaran PD. Pertama, bantu rakyat dengan gerakan nasional lawan corona, termasuk gerakan nasional peduli dan berbagi," ungkapnya.
"Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu. 'Belanda Masih Jauh', tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini," tambahnya.
Kemudian, katanya, ketum Demokrat juga menyerukan seluruh Partai Koalisi Pemerintah mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi, serta menyukseskan program-program Pemerintah dalam masa pandemi ini, hingga 2024. Jangan sampai, kata dia, ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini.
"Perilaku yang menghambat kebijakan dan program Pemerintah sangat disayangkan apabila justru dilakukan oleh partai penguasa," bebernya.
Sementara itu, Demokrat mencatat lebih dari Rp250 miiliar yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader ke masyarakat sepanjang pandemi ini. Selain itu, Demokrat juga membantu rakyat dalam peningkatan ekonomi dan akses pendidikan, baik melalui intensifikasi lapangan kerja dengan gerakan nasional bina UMKM maupun gerakan nasional wifi gratis untuk pendidikan.
"Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi dan ekonomi ini. Urusan 2024, urusan Rakyat. Rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengakui sulit bagi partainya untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertama, kesulitan koalisi dengan PKS sebab perbedaan ideologi.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5).
Sementara, PDIP dan Demokrat memiliki basis dan DNA partai yang berbeda. Hasto bilang demikian karena tidak ingin dijodohkan dengan Demokrat lantaran karakter kedua partai yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, untuk berkoalisi dengan Gerindra memungkinkan. Selain memiliki persamaan ideologi dan cita-cita, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sedang baik.
"Sehingga kami membuka diri pernyataan dari mas Muzani (Sekjen Gerindra) karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati," kata Hasto.
Baca juga:
SBY Dijuluki Bapak Bansos, Demokrat Sebut Hasto Kecewa Megawati 2 Kali Kalah Pilpres
Demokrat: PDIP Menolak Koalisi Karena Dua Kali Kalah dengan SBY
AHY: TWK Sangat Tidak Relevan dengan Tugas-Tugas Pokok di KPK
Demokrat: Arahan Presiden Jelas, Tak Jadikan TWK Dasar Pemecatan Pegawai KPK
PDIP: Kami Buka Diri Koalisi dengan Gerindra, Kalau PKS dan Demokrat Sulit