Temui Jokowi dan JK, SBY akan bahas Perppu Pilkada?

Masa pensiun SBY belakangan terganggu oleh keputusan Munas Golkar IX di Bali yang menolak Perppu Pilkada.

Setelah lengser pada 20 Oktober lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali muncul ke hadapan publik. Siang nanti, ketua umum Partai Demokrat itu akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara terpisah.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, Senin (8/12) pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi akan berlangsung pada pukul 13.00 Wib di Kantor Presiden. Sementara, pertemuan SBY dengan Wapres JK dihelat pukul 14.00 Wib di Kantor Wapres.

SBY bertemu Jokowi dengan kapasitasnya sebagai Chairman Global Green Growth Institute. Meski demikian, bukan berarti pembicaraan pertemuan tidak bisa keluar soal lingkungan hidup, termasuk soal politik.

Seperti diketahui, masa pensiun SBY belakangan terganggu oleh keputusan Munas Golkar IX di Bali yang menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Padahal, bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Golkar sebelumnya sepakat untuk menyetujui peraturan darurat yang diterbitkan di akhir masa jabatan SBY itu.

Atas inkonsistensi Golkar itu, SBY pun berang. "Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, Kamis (4/12).

SBY menceritakan, kebersamaan untuk menggolkan Perppu Pilkada lewat kesepakatan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Oktober lalu. Mereka yang bertanda tangan terdiri dari enam partai anggota KMP, termasuk Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu," tegas SBY.

Dengan keputusan sepihak yang dibuat Golkar, SBY menyatakan Demokrat tidak akan bisa melanjutkan kerja sama dengan pihak yang dianggap telah mengingkari janji, dan meninggalkan komitmen bersama.

"Tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dgn pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan & tinggalkan komitmen" begitu saja," tandasnya.

Karena Golkar dan KMP kemungkinan besar akan menolak Perppu Pilkada, SBY pun meminta kader Demokrat di DPR untuk merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sejak awal mendukung pilkada langsung, kendati mereka pernah meninggalkan koalisi partai pendukung Jokowi-JK itu saat walkout di sidang paripurna 26 September lalu.

Apakah pertemuan SBY dengan Jokowi dan JK juga akan membahas ini?