Timses Jokowi Ingatkan ASN Tetap Netral di Pilpres 2019
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzil, mengatakan sebenarnya masing-masing ASN memiliki hak untuk memilih pilihan politiknya sendiri. Namun tidak boleh melakukan kampanye pada salah satu pasangan capres-cawapres secara terbuka.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral di Pilpres 2019. Meskipun masing-masing ASN memiliki hak untuk memilih pilihan politiknya sendiri.
"Kami berharap ASN tetap menunjukkan netralitasnya. Soal hak pilih mereka, kami berharap mereka akan lebih obyektif dengan melihat visi, misi dan program yang lebih mensejahterakan mereka," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/2).
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
Ace menjelaskan, ASN tidak boleh melakukan kampanye pada salah satu pasangan capres-cawapres secara terbuka. Namun dia mengimbau agar memilih berdasarkan visi dan misi yang terbaik.
"Prinsipnya, ASN itu harus menunjukkan netralitasnya dalam Pilpres. Mereka secara terbuka tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu dalam Pilpres ini," ungkapnya.
"Namun sebagai warga negara mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya," ucapnya.
Diketahui, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik sikap politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada calon presiden tertentu. Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019.
Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.
Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.
Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode survei acak bertingkat /multistage random sampling dengan margin of error 2,91 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
Sambangi Balai Kota, Kapolda Metro Bahas Persiapan Pemilu 2019
Ulama di Kendal Ingatkan Ma'ruf Amin Utamakan Jaga Kesehatan
Wiranto Ingatkan Anak Buahnya Jangan Sampai Salah Pilih Pemimpin
Ombudsman: Peringatan Dini Impor Pangan Tak ada Kaitan dengan Pilpres
Fadli Zon Tantang Jokowi Buktikan Soal Konsultan Asing
RUU Permusikan Dinilai Belum Prioritas, Fadli Zon Minta Fokus Pemilu
Antisipasi Kerawanan Pemilu, Kemendagri Instruksikan Daerah Bentuk Kominda