Tujuh kepala daerah di Sumbar nyatakan dukung Jokowi di Pilpres 2019
Tujuh kepala daerah yang merupakan Bupati dan Wali Kota di Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo. Para kepala daerah tersebut menandatangani surat pernyataan dukungan.
Tujuh kepala daerah yang merupakan Bupati dan Wali Kota di Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo. Para kepala daerah tersebut menandatangani surat pernyataan dukungan.
"Hari ini ada 7 kepala daerah yang ada di Sumbar menyatakan dukungan," kata Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat, (18/9).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Sekjen PKB itu berharap dukungan itu bisa membantu suara Jokowi yang hilang. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah telak di Sumatera Barat.
"Dukungan ini kita berharap ke depan mengubah peta suara berbalik memenangkan Pak Jokowi," ucapnya.
Dia menambahkan dukungan tersebut muncul berkat kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama kurang lebih 4 tahun. Dukungan kepala daerah itu merupakan aspirasi masyarakat setempat.
"Dukungan 7 kepala daerah ini adalah impact dari prestasi dan kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kepala daerah yang mewakili masyarakat nya itu betul betul menyampaikan aspirasi masyarakatnya nya dan mengapresiasi kerja kerja dari Pak Jokowi," jelas Karding.
Adapun kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung adalah Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, dan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.
Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja Arya Sinulingga mengatakan di antara para kepala daerah itu ada kader PAN. Dia adalah Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni. Arya menuturkan sesungguhnya ada 12 orang yang memberikan dukungan, tapi hanya tujuh yang telah menandatangani secara resmi.
"Seperti misalnya Kabupaten Pesisir Selatan ini dari PAN yang mendukung pak Jokowi, ini seperti kejadian Gubernur Maluku Utara dari PKS ini," kata Arya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tak memberikan dukungan secara resmi. Kendati begitu, Arya meyakini Irwan juga setuju dengan para kepala daerah di Sumbar soal kerja Jokowi. Sebab, kalau ditanya soal kebijakan pembangunan, Irwan, memberikan respons positif.
"Jadi memang dia enggak mengatakan (dukungan) langsung, tapi dari ucapan dia dari Pak Irwan bagaimana kebijakan pak Jokowi pembangunan Sumatera Barat, dia katakan sangat positif," pungkasnya.
Baca juga:
Kubu Jokowi nilai nama koalisi Prabowo kuno
Timses & relawan Jokowi-Ma'ruf siapkan kejutan saat pengambilan nomor urut
Bertemu Komunitas Muda, Ma'ruf kelakar soal usia dan semangat Mahathir
Jawab pidato SBY, Timses meyakini Jokowi bakal netral pada pemilu 2019
Janji menangkan Jokowi di Sumsel, Alex Noerdin rangkul tokoh penting
Rocky Gerung: Usul kubu Prabowo soal debat Bahasa Inggris cuma gimik politik