Untung rugi Jokowi rangkul Yusril versi timses

Hilangkan stigma Jokowi anti Islam

Bergabungnya Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum Jokowi-Maruf Amin dinilai menambah kekuatan bagi kubu capres-cawapres nomor urut 01. Kehadiran Yusril juga akan menunjukkan jika Jokowi-Maruf bukanlah calon pemimpin anti Islam.

Yusril dikenal sebagai figur yang membela umat Islam dan rakyat. Seperti diketahui selama ini sebagian orang menganggap Jokowi anti Islam. "Walaupun, oke Yusril bergabung sebagai pribadi, namun tentu saja figur beliau sebagai ketum partai yang mengusung tema pembela umat dan pembela rakyat tidak bisa dilepaskan dari figur beliau. Sehingga ini tentu saja memberikan kekuatan baru, menafikkan, menghilangkan stigma bahwa Paslon 01, terutama capres adalah anti atau tidak dekat dengan kaum umat Islam," kata Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Verry Surya Hendrawan.

PBB ikut dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Keberadaan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diyakini memiliki dampak elektoral. Sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril bisa membawa pengaruh kepada kader-kader PBB untuk mendukung pasangan nomor urut 01.

"Karena Pak Yusril adalah ketua umum beliau adalah pemimpin di PBB saya menduga akan ada pengaruhnya dan saya meyakini bahwa dukungan teman-teman PBB bisa jadi sebagian besar akan ke Pak Jokowi karena tentu itu dalam kapasitas profesional maka politiknya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ini," ujar akil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Bisa bantu selesaikan kasus hoaks

Yusril Ihza Mahendra didapuk menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin. Pemilihan ini tentu dengan pertimbangan matang dan sederet perhitungan dari kubu pasangan tersebut.

Timses berharap dengan bergabungnya Yusril ke kubu capres-cawapres nomor urut 01 bisa membantu penyelesaian kasus hukum yang menyerang Jokowi-Ma'ruf. Terutama dalam penanganan kasus penyebaran hoaks. "Pak Yusril akan sangat membantu kami dalam hal penyelesaian hukum atas serangan politik, terutama serangan yang tidak berdasarkan fakta alias hoaks. Selamat bergabung Pak Yusril," kata Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.

Masalah HTI

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari meminta Yusril mundur dari tim kuasa hukum HTI. Sebab, status Yusril yang berada di pihak Jokowi-Ma'ruf akan kontradiktif dengan jabatan tersebut.

"Dalam konteks ini saya memohon kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI karena menurut saya kontradiktif, karena satu membela pasangan Jokowi-Ma'ruf yang sangat pro Pancasila," kata Eva.

Menurutnya, tim Jokowi-Ma'ruf selalu mengedepankan Pancasila. Sehingga kontradiktif jika Ketua Umum PBB ini masih menjadi kuasa hukum HTI. "Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas aja. Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif," ungkapnya.