Usai dilantik presiden, Jokowi tak lagi cium tangan Megawati

Jokowi kerap mencium tangan Megawati saat menjadi gubernur DKI Jakarta dan sempat menuai kritik dari publik.

Joko Widodo (Jokowi) resmi menjabat sebagai presiden periode 2014-2019. Pelantikan yang dilakukan oleh MPR berjalan lancar dan sukses.

Pantauan merdeka.com, Senin (20/10), setelah prosesi pelantikan dilakukan kemudian para petinggi negara berfoto bersama di depan pintu paripurna I kompleks parlemen. Selanjutnya, Jokowi bersama wapres Jusuf Kalla (JK) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Boediono serta undangan lainnya makan siang bersama.

Turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan para pejabat negara sahabat seperti PM Australia Tony Abbott, PM Malaysia Nadjib Razak, Menlu AS John Kerry dan negara tetangga lainnya.

Setelah itu, Jokowi bersama JK keluar sekitar pukul 12.00 WIB dari ruang jamuan makan siang. Keduanya menunggu di halaman depan gedung kura-kura sebelum naik mobil.

Lima menit kemudian, Megawati keluar bersama putrinya Puan Maharani, mantan Sekjen PDIP Pramono Anung dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo serta Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga. Kemudian berbincang santai di halaman gedung dengan Jokowi-JK yang sudah menunggu.

Disusul oleh para perwakilan negara sahabat lainnya seperti Tony Abbott, John Kerry dan lainnya. Mereka sempat berbincang sekitar lima menit sambil tertawa-tawa.

Sekitar Pukul 12.15 WIB Jokowi kemudian pamit kepada Megawati yang mengenakan kebaya putih. Tak seperti biasanya, Jokowi hanya bersalaman biasa tanpa mencium tangan Mega.

Sebelumnya, Jokowi kerap mencium tangan Megawati saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian, hal itu mendapat kritik dari publik, ketika Jokowi telah diputus mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca juga:
SBY ajak kader Demokrat sambut Jokowi-JK di Istana
Ini isi lengkap pidato perdana Presiden Jokowi
Ical sebut pidato perdana Jokowi soal maritim sejalan dengan KMP
Mahasiswa minta Jokowi-JK sahkan Provinsi Aceh Lauser Antara
Keluar MPR, Jokowi senyum dan lambaikan tangan ke masyarakat
Fadli Zon: Nama menteri tak perlu ke KPK,ada masalah tata negara