Usul Koalisi Prabowo Dibubarkan, Demokrat Dianggap Sedang Bingung dan Panik

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai Partai Demokrat mulai bingung dengan identitas dan posisinya sebagai partai politik. Menurutnya, permanen atau tidaknya koalisi itu bergantung kepentingan para pihak.

2019-06-11 02:34:00

Partai Demokrat

Usulan pembubaran koalisi pemilihan presiden (Pilpres) yang dikemukakan Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik dianggap sebuah bentuk kebingungan. Bahkan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sedang panik.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai Partai Demokrat mulai bingung dengan identitas dan posisinya sebagai partai politik. Menurutnya, permanen atau tidaknya koalisi itu bergantung kepentingan para pihak.

Orang lain juga bertanya?

Ia mencontohkan pada zaman pemerintahan SBY yang mana koalisi itu bersifat permanen, ada partai oposisi yang berada di luar pemerintah dan ada partai pendukung pemerintah.

Saat itu, Golkar yang berada di barisan oposisi diajak bergabung untuk memperkuat pemerintah. Namun, prosesnya cukup panjang, yakni melalui perebutan kepemimpinan Partai Golkar dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla yang waktu itu menjadi wakil presiden.

Kemudian pada fase kedua pemerintahan SBY, Golkar kembali masuk ke lingkungan kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan di tubuh partai, yakni dari Jusuf Kalla digeser ke Aburizal Bakrie yang notabane mitra dari SBY dalam pemerintah.

"Jadi, proses masuknya Golkar itu dikehendaki oleh kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan kepartaian," katanya saat dihubungi, Senin (10/6).

Nah, kemudian, lanjut Dedi, pada saat ini ada koalisi dalam pemerintahan yang relatif sudah 60 persen menguasai parlemen. Lalu ada partai yang bersikap oposisi, yaitu Gerindra dan PKS. Hal itu sah dari sisi konstitusi.

"Dalam tradisi politik kita itu (partai oposisi) sah karena harus ada penyeimbang dalam pemerintahan," ujar Ketua Golkar Jabar ini.

Saat ini, ada kondisi partai dari oposisi, yakni Demokrat ingin merapat ke pemerintahan. Keinginan itu ah dan dipersilakan. Namun, tidak harus dengan cara pembubaran koalisi.

"Demokrat ingin masuk ke koalisi pemerintahan, ya dipersilakan, tetapi tidak berarti koalisi harus dibubarkan. Kalau ingin bubarkan koalisi, Demokrat sepertinya sedang panik. Ya, jangan panik dong," kata Dedi.

Namun demikian, Dedi mengingatkan bahwa koalisi itu ibarat membangun rumah tangga."Siapa pun kalau berumah tangga, pasti ingin punya istri setia dan tidak meninggalkan suami dalam keadaan sulit," terangnya.

Diberitakan merdeka.com sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.

Dia juga menyarankan kepada Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput dan membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba.

(mdk/gil)

Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan

Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.

Prabowo 1 tahun yang lalu

Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami

Koalisi Prabowo 1 tahun yang lalu

Jawaban Prabowo soal Kekhawatiran Demokrasi di Kepemimpinannya

Kali ini rakyat telah memilihnya sebagai presiden. Dengan hal itu, kekhawatiran mengenai demokrasi terbantahkan.