Usut Kekerasan Aparat di Aksi 22 Mei, Gerindra Usulkan Bentuk TGPF
"Kasus munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas," ucapnya.
Fraksi Partai Gerindra DPR mengusulkan adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen untuk menelisik kasus dugaan pelanggaran hak azasi manusia pada kerusuhan 21-22 Mei lalu. Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid dalam rapat paripurna Selasa (28/5).
"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," kata Sodik.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Sodik mengatakan, banyak hal yang harus selidiki lebih lanjut. Terutama soal banyaknya aparat yang melakukan kekerasan pada saat aksi 22 Mei.
"Banyak kasus-kasus hak azasi manusia banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung," ungkapnya.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kasus yang terjadi pada tahun 1998 terulang. Maka dari itu, lanjut Sodik perlu ada TGPF.
"Kasus munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas," ucapnya.
"Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi," tandasnya.
Baca juga:
Di Paripurna DPR, Fraksi NasDem Minta Dalang Kerusuhan 22 Mei Diungkap
6 Tersangka Pemilik Senpi Target Bunuh Tokoh Nasional Dibayar Dolar Singapura
Ditutup saat Demo 21-22 Mei, Lalu Lintas di Sekitar Bawaslu dan KPU Mulai Dibuka
Fakta-Fakta Baru Dibeberkan Polisi, Terungkap Nekatnya Perusuh 22 Mei di Jakarta
Pascademo 22 Mei, Semua Rute Transjakarta Kembali Beroperasi Normal