Wasekjen beberkan kejanggalan SK Golkar usung Ridwan Kamil yang beredar
Wasekjen beberkan kejanggalan SK Golkar usung Ridwan Kamil yang beredar. Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily menduga ada pihak yang memanfaatkan surat pengesahan Wali kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily menduga ada pihak yang memanfaatkan surat pengesahan Wali kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebab, surat keputusan (SK) yang beredar di media sosial itu banyak kejanggalan.
Ace mencontohkan, surat keputusan itu tidak mungkin ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto karena sedang dirawat di Rumah Sakit karena vertigo serta gangguan pada jantung dan ginjalnya. Kedua, surat tersebut tidak tertulis nomor dan tanggal disetujui. Ketiga, di bagian tandatangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga tidak diberikan stempel. Untuk itu, Ace menegaskan surat itu bukan resmi dari DPP Partai Golkar.
"Itu enggak tahu. Tetapi bisa saja pihak-pihak tertentu ya memanfaatkan surat itu," kata Ace di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).
Lebih lanjut, Ace mengaku tidak mengetahui penyebar surat itu sehingga menjadi viral di media sosial. DPP Partai Golkar akan melakukan penelusuran untuk mengetahui pihak yang membuat dan menyebarkan surat tersebut.
"Harusnya ditelusuri karena menyangkut informasi yang resmi partai," tegasnya.
Terlepas dari masalah surat itu, lanjut Ace, DPP Partai Golkar biasanya mengundang DPD Provinsi untuk membahas dan memberikan instruksi terkait kebijakan tertentu, termasuk pasangan calon di Pilgub Jawa Barat.
"Biasanya kalau DPP Partai Golkar dalam menyampaikan kebijakan secara resminya pasti akan itu mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya DPP Partai Golkar. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos," jelas dia.
Kemudian dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, Ketua Umum memiliki parameter sendiri berdasarkan hasil survei dan kajian mendalam di internal partai. Selain melalui survei dan kajian internal, Ketua Umum juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder di Partai Golkar.
Hingga saat ini proses pengkajian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jawa Barat masih terus dilakukan. Ace mengakui proses yang berjalan di Jawa Barat masih sangat dinamis.
"Ada parameternya dalam menentukan siapa calon kepala daerah parameternya tentu hasil survei, prosesnya masih sangat dinamis," klaim Ace.
Partai Golkar sebenarnya masih menginginkan kadernya, Dedi Mulyadi untuk dijagokan menjadi pemimpin di Tanah Pasundan. Oleh karena itu, DPP meminta Dedi terus mensosialisasikan diri untuk menarik dukungan warga Jawa Barat.
"Tentu sebagaimana yang diingini partai yang diprioritaskan itu kader partai, Pak Dedi. Namun memang ya ini dilakukan pengkajian yg mendalam. Jadi kita minta Pak Dedi kita minta terus bekerja di lapangan," tutupnya.
Dalam surat berkop DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, tertulis: Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Sdr H. Mochamad Ridwan Kamil S.T., M.U.D sebagai calon kepala daerah berpasangan dengan Sdr. H. Daniel Mutaqien Syafiuddin S.T, sebagai calon wakil kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada Serentak putaran ke-3 tahun 2018.
Dalam surat itu DPP Golkar juga menginstruksikan kepada ketua DPD Golkar Jawa Barat untuk menindaklanjuti keputusan itu sesuai dengan ketentuan organisasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus/fungsionaris/kader dan anggota Partai Golkar. Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan ini, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan organisasi yang berlaku," demikian bunyi petikan keputusan surat tersebut seperti yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (22/9).
Daniel Mutaqien merupakan anggota DPR dari Partai Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jabar VIII. Dia juga merupakan putra mantan bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance yang merupakan mantan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Baca juga:
Soal SK usung Ridwan Kamil, DPD Golkar Jabar sebut DPP tidak akan gegabah
Wasekjen Golkar sebut surat dukungan ke Ridwan Kamil kemungkinan palsu
Ridwan Kamil sebut SK Golkar yang beredar bisa saja hoax
NasDem sambut baik jika Golkar dukung Ridwan Kamil
SK Golkar usung Emil di Jabar, PDIP tunggu pengumuman resmi
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.