Wasekjen Gerindra: PT 20% agar Jokowi tak head to head sama Prabowo
Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura.
DPR RI sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (20/7) hingga Jumat (21/7) dini hari. Pengesahan RUU Pemilu diwarnai walk out tiga pimpinan sidang, masing-masing Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.
Ketiganya walk out karena fraksinya memilih opsi B dengan poin krusial menyangkut besaran presidential threshold 0 persen dalam pengambilan keputusan tersebut. Sementara keputusan paripurna sendiri mengesahkan opsi A dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura. Adapun partai yang mendukung opsi B adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai ada usaha dari koalisi pemerintah yang akan mengusung kembali Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 agar tak 'bertarung' langsung dengan Prabowo Subianto.
"RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto," ujar Andre di Jakarta, Jumat (21/7).
Dia menyinggung janji demi janji Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Dalam kenyataannya, penegakan hukum yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam prosesnya jadi condong ke penguasa.
Terbaru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu. Padahal awalnya disampaikan pemerintah tetap melalui mekanisme pengadilan.
"Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter," ungkap Andre Rosiade.
Baca juga:
Menkumham persilakan partai penolak gugat UU Pemilu ke MK
Setya Novanto klaim sudah lobi PAN sebelum akhirnya walk out
Alasan Fahri Hamzah tak walk out karena tidak diajak konsul PKS
Fahri sebut Jokowi bukan ketum parpol, belum tentu diusung capres
Fahri Hamzah prediksi presidential threshold bakal gugur di MK
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.