Wasekjen PDIP sebut Jokowi untung jika menteri rangkap jabatan
Wasekjen PDIP sebut Jokowi untung jika menteri rangkap jabatan. Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sejak awal tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri rangkap jabatan politik.
Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sejak awal tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri rangkap jabatan politik.
"Sejak awal PDIP tidak sependapat sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan," kata Basarah di Komplek Parlemen, Rabu (24/1).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Basarah menjelaskan, Jokowi akan lebih untung jika mengizinkan menterinya untuk rangkap jabatan. Dia menjelaskan, Jokowi akan mendapat dua keuntungan sekaligus.
"Yaitu dia memiliki dua keuntungan sekaligus yang pertama keuntungan manajerial itu memimpin kinerja di Kementerian yang dia pimpin," kata Basarah.
"Kedua Menteri yang berlatar politik itu dia harus memberikan dukungan politik pada pemerintahan Pak Jokowi dua keuntungan sekaligus, keuntungan manajerial kepemimpinan Menteri di kementeriannya dan dukungan politik," tambah Basarah.
Namun partainya, kata Basarah, tetap menghormati keputusan Jokowi. Walaupun, kata dia, sikap Jokowi bertentangan dengan partainya. Dan harus merelakan Puan Maharani melepas jabatannya selaku Ketua DPP untuk jadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Kami menghormati prinsip kenegaraan bahwa jabatan tertinggi dalam pemerintahan itu presiden maka sikap Presiden yang bertentangan dengan PDIP tetap kami hormati dan kami patuh," ungkap Basarah.
Baca juga:
Survei LSI Denny JA: PDIP dan Golkar dua besar pemenang Pemilu 2019
11 Kritikan PDIP untuk Anies-Sandi di 100 hari pimpin DKI
Sekjen PDIP: Anas janjikan kemenangan signifikan Gus Ipul di Banyuwangi
Megawati jadi jurkam di 17 Pilkada provinsi
Teater kebangsaan di HUT Megawati singgung Pilkada DKI dan impor beras
Sekjen PDIP yakin Jokowi komit soal larangan menteri rangkap jabatan
3 Politikus Golkar yang rangkap jabatan di Kabinet Jokowi