Yusril: Kabinet Jokowi harus bersih dari nama-nama di Panama Papers
"Di beberapa negara Eropa, telah ada pejabat yang mengundurkan diri ketika namanya diumumkan di dalam Panama Papers."
Sejumlah masukan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum merombak (reshuffle) Kabinet Kerja untuk kedua kalinya.
Salah satunya adalah agar kepala pemerintahan membersihkan kabinetnya dari mereka yang namanya tercantum dalam ‘Panama Papers’.
"Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri, memang tidak pantas berada dalam kabinet," kata pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut Yusril, pembersihan ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang ingin mengusut siapa saja WNI yang namanya tercantum dalam ‘Panama Papers’.
"Di beberapa negara Eropa, telah ada pejabat yang mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers," kata Yusril, yang berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Yusril mengatakan, pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers seyogianya tidak berhenti pada diri mereka saja.
"Tetapi juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri," ujar mantan Mensesneg ini.
Yusril juga mengingatkan, skandal ‘Panama Papers’ yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun yang sedang menjabat, seharusnya menjadi perhatian Presiden Jokowi.
"Apalagi nama-nama nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet. Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela," ujarnya.
Seperti diketahui, Panama Papers, bocoran data dokumen klien Mossack Fonseca, firma Hukum asal Panama, telah menghebohkan dunia. Sebab, data tersebut mengindikasikan bahwa klien dari firma itu telah mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore) untuk melakukan penipuan, perdagangan narkoba, penggelapan pajak dan pencucian uang.
Sejumlah nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam Panama Papers. Mulai dari politisi, pengusaha nasional, hingga pejabat negara Indonesia ada dalam daftar itu. Misalnya saja Anthony Salim, Sandiaga Uno, Djan Faridz, Erwin Aksa, Gita Wirjawan, dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.
Data dari offshoreleaks.icij.org, juga disebutkan Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno masuk daftar Panama Papers. Rini menjadi satu-satunya menteri di Kabinet Jokowi yang masuk dalam daftar ini.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Baca juga:
Panama Papers bakal jadi bahasan dalam pertemuan Bank Dunia dan IMF
BKPM nilai Panama Papers tak berdampak pada investasi di Indonesia
'Pak Jokowi, gunakan momentum Panama Papers basmi mafia pajak!'
Polisi El Savador gerebek Mossack Fonseca terkait Panama Papers
Pengamat: Pemerintah bunuh diri umbar dana bombastis di tax haven