14 Negara APO hadiri workshop produktivitas perguruan tinggi

kualitas layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi akan menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) menggelar workshop Pengukuran Produktivitas bagi Perguruan Tinggi, di Yogyakarta, (07/8). Dalam kegiatan tersebut sebanyak 14 dari 20 negara APO ambil bagian.

Direktur Bina Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengatakan institusi pencetak tenaga kerja kompeten di masa depan yakni perguruan tinggi dituntut untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Ia juga berpendapat, kualitas layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi akan menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan.

"Saya berharap dengan diadakannya workshop ini, kita semua bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja perguruan tinggi yang ada di Negara kita masing-masing," Kata Direktur Bina Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, seusai membuka Workshop Pengukuran Produktivitas di Perguruan Tinggi, Yogyakarta (7/8).

Menurut Zuhri, Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan strategi secara efektif untuk memastikan semua tujuan dapat dicapai.

"Yang dapat dipergunakan mengukur kinerja adalah efisiensi atau produktivitas yang mengevaluasi hubungan antara input dan output," tambahnya.

Lebih lanjut Zuhri menjelaskan, untuk kasus Indonesia, kita memiliki sekitar 4000 perguruan tinggi sekitar 300 Institusi. Pelatihan Keria yang dimiliki pemerintah, dan lebih dari 8000 Institusi Pelatihan Kerja Swasta.

"Peningkatan produktivitas institusi pendidikan dan pelatihan tersebut, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak," jelas Zuhri.

Workshop tersebut diikuti 14 negara dari 20 negara anggota APO. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Kamboja, Fiji, India, Iran, Laos, Malaysia, Nepal, Thailand dan Vietnam. Adapun Jepang, Korea, China, Hong Kong, Singapura, dan Mongolia tidak mengirimkan perwakilannya.