5 Strategi buat kereta jadi idola
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yakin kereta akan menjadi moda transportasi idola.
PT Kereta Api Indonesia terus berkomitmen melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan pada penumpang. Kereta disebut menjadi solusi logis dalam mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya.
Dahlan Iskan, saat menjabat sebagai menteri badan usaha milik negara (BUMN), sempat mengungkapkan keyakinannya bahwa kereta akan menjadi moda transportasi idola di masa mendatang.
"Saat ini kereta api kembali menjadi idola bagi masyarakat yang ingin cepat sampai tujuan, tanpa terjebak macet," ujarnya.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko menyebut setiap harinya frekuensi penumpang kereta rel listrik (KRL) hampir mencapai 650 penumpang.
"Sudah terbukti dalam dua tahun peningkatan. Dan punya target 1,2 juta penumpang per hari di 2018," jelas dia.
Kereta memang diharapkan dapat menjadi solusi warga perkotaan mencari moda transportasi yang bebas dari kemacetan. Namun, operator kereta perlu menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempertahankan minat masyarakat.
Apa saja upaya PT KAI dalam mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kereta dalam bepergian? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.
-
Apa jenis kereta wisata yang ditawarkan oleh PT KAI? Jenis-jenis Kereta Wisata 2 jenis kereta wisata yang dioperasikan oleh PT KAI Pariwisata, yaitu: 1. Kereta Wisata Biasa Jenis kereta wisata ini tidak bisa bergerak sendiri dan harus disertakan dengan rangkaian kereta reguler sesuai rute yang dipilih penyewa. Kereta ini memiliki fasilitas seperti kamar tidur, ruang makan, ruang rapat, ruang hiburan, dan toilet. 2. Kereta Wisata Istimewa Jenis kereta wisata ini memiliki rangkaian sendiri, jadi tidak disertakan dengan rangkaian kereta reguler. Kereta ini memiliki fasilitas lebih mewah dan eksklusif seperti kamar mandi pribadi, jacuzzi, bar, karaoke, dan bioskop.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kapan Balai Yasa Madiun diserahterimakan ke PT Industri Kereta Api? Pada tahun 1981, Balai Yasa Madiun diserah terima dari Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT Industri Kereta Api (Persero).
-
Bagaimana PT KAI mengatasi keterlambatan kereta api akibat banjir? Sampai dengan sekarang, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan normalisasi jalur KA di Stasiun Semarang Tawang. Selain itu, pihaknya juga mengerahkan peralatan dan material yang diperlukan serta ratusan petugas untuk memperbaiki jalur yang terdampak banjir supaya bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api.
-
Kenapa KAI Daop 1 Jakarta menambah jumlah perjalanan KA? Peningkatan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI Khususnya Daop 1 Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti periode liburan sekolah saat ini.
-
Kapan KAI Daop 1 Jakarta menambah jumlah perjalanan KA? PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta akan menambah sebanyak 8 KA yang beroperasi di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan selama masa liburan sekolah semester genap.
Harga tiket dijaga agar tetap murah
Pemerintah secara resmi memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada kereta kelas ekonomi. Pemberian subsidi tahun ini berjumlah Rp 1,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,224 triliun. Pemberian subsidi ini akan berimplikasi pada menurunnya harga tiket.
Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro, mengatakan dari jumlah subsidi tahun ini, sebesar Rp 115 miliar dialokasikan untuk KA jarak jauh. Kereta jarak sedang sebesar Rp 131 miliar, sebesar Rp 464 miliar untuk kereta jarak dekat. Lalu sebesar Rp 44 miliar untuk Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, sebesar Rp 754 miliar untuk Commuter Line Jabodetabek, dan sebesar Rp 13 miliar untuk kereta angkutan Lebaran 2015.
"Dari rincian tersebut, Commuter Line Jabodetabek mendapat porsi subsidi paling besar, subsidi diberikan dengan tujuan untuk menjaga tarif sehingga dapat menarik masyarakat di Jabodetabek untuk memilih menggunakan moda transportasi KA sehingga mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek," ujarnya saat acara 'Overview PT. KAI 2014' di Restoran Handayani Prima, Jakarta.
Menurut dia, prioritas subsidi memang diberikan kepada penumpang kereta jarak dekat (lokal), termasuk KRL, karena kereta itulah yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.
"Dengan bertambahnya nilai PSO tahun ini, maka para pengguna kereta tidak usah risau setiap akhir pekan dapat menikmati layanan kereta ekonomi bersubsidi dari pemerintah," jelas dia.
Buat penumpang nyaman
Direktur Utama KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo mengatakan, peningkatan pelayanan sejalan dengan program pemerintah yang ingin meminimalisir pengguna jalan raya untuk kemudian berpindah menggunakan kereta.
"Stasiun-stasiun sudah ada perbaikan dari toilet, musala kemudian media info, dan penambahan armada baru yang dilakukan setiap tahun dari mulai 2009-2014, tahun ini kita sudah kontrak dengan 176 KRL. Dari 176 itu, yang sudah mendarat sekitar 104 unit KRL," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
PT KAI sendiri mengklaim telah menerapkan beberapa terobosan pelayanan kereta. di stasiun sekarang diterapkan sistem boarding pass, fasilitas toilet gratis, ruang ibu menyusui, dan pembelian tiket sampai H-90 sebelum keberangkatan.
Di atas kereta, penumpang juga telah merasakan sejuknya ac di semua kelas kereta, keamanan terjaga oleh Polsuska, fasilitas stop kontak, KA bebas rokok, dan juga tidak ketinggalan KA bebas pedagang asongan. Tiga tahun lalu, pedagang asongan masih bebas berkeliaran dalam kereta api. Saat ini semunya sudah disikat habis oleh Jonan.
Kebersihan kereta pun terus dipantau. Tidak ada lagi, penumpang yang berdiri disela-sela sambungan atau jalan toilet dan toilet yang bau pesing. Serta tidak ada lagi petugas yang minta bayar penumpang di atas kereta. Penumpang yang tidak bawa tiket akan diturunkan di stasiun terdekat.
Siapkan model tiket baru guna hilangkan antrean
PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berupaya memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Kedepan untuk menghindari terjadinya antrean di depan loket stasiun, perusahaan milik pemerintah tersebut menyiapkan model tiket baru, yakni dengan menggunakan struk.
"Kita akan menggunakan tiket model struk mulai 8 November mendatang," ujar Manager Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta kepada wartawan.
Bambang mengatakan, dengan model tiket struk proses pencetakan tiket akan lebih cepat. Apalagi jika dibandingkan pencetakan tiket saat ini yang memakai mesin pencetak dotmatrik.
"Pencetakan tiket yang digunakan sekarang terlalu lama. Dengan printer dotmatrik pencetakan bisa antara 14-15 detik. Itu yang membuat antrean di loket stasiun makin panjang, terutama untuk kereta api lokal," ujarnya.
Sebaliknya jka menggunakan model struk, lanjut bambang, pencetakan tiket hanya butuh waktu setengah detik. Sehingga bisa mengurangi antrean pembeli di depan loket stasiun.
"Penggantian menjadi model struk hanya kami berlakukan untuk kereta api lokal seperti Prambanan Ekspres (Prameks), KA Sriwedari, dan KA Madiun Jaya," katanya.
Pemberlakuan model struk untuk KA lokal disebabkan, selama ini antrean hanya terjadi untuk kereta lokal. Berbeda dengan kereta jarak jauh, dimana masyarakat bisa membeli secara online. Bambang memastikan tidak ada perubahan atau perbedaan di loket pembelian tiket kereta lokal.
"Tak ada perbedaan, masyarakat bisa membeli tiket di loket stasiun yang dilewati kereta lokal. Bisa Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, Tugu Yogyakarta, Wates, Jenar, dan Kutoarjo," ucapnya.
Pegawai tetap masuk saat libur nasional
Semua pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dilarang menggunakan hak cuti selama perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Seluruh karyawan PT KAI diwajibkan masuk kerja.
Ini sesuai dengan instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mewajibkan pegawai sektor transportasi tetap bekerja di hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
"Kami tidak ada pengecualian, kecuali yang bersangkutan meninggal," ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Edi Sukmoro di Stasiun Gambir, Jakarta.
Edi mengklaim, aturan ini sudah dijalankan secara rutin. Bukan hanya pegawai lapangan saja yang tidak boleh libur, seluruh jajaran direksi juga wajib masuk kerja untuk memaksimalkan pelayanan transportasi.
"Direksi ini tidak mungkin libur di hari libur natal dan tahun baru," jelas dia.
"Kalau mau libur natal tahun baru jangan kerja di Kereta Api, jadi semua tidak boleh libur, karena harus stand by 24 jam," ungkapnya.
Hilangkan pedagang asongan dari kereta
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 5 Purwokerto akan tetap menindak tegas pedagang asongan yang nekat berjualan di stasiun dan di atas kereta. Pernyataan tersebut ditegaskan Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono hari ini.
"Jadi larangan jualan di stasiun dan atas kereta itu harga mati tidak ada tawaran lagi," ucap Surono usai melakukan pertemuan dengan perwakilan pedagang asongan stasiun di kantor PT KAI Daop 5 Purwokerto.
Dia mengatakan, PT KAI akan tetap konsisten menerapkan kebijakan larangan berjualan di stasiun dan di atas kereta. Menurutnya, kebijakan itu sudah diatur undang-undang dan peraturan pemerintah UU 23 tahun 2007 dan PP no 72 tahun 2009. "Sepanjang masih ada UU dan PP itu, kita akan tetap jalankan kebijakan itu," ujarnya.