6 bulan numpang, Jokowi tak beri kantor baru buat menko maritim
Menko Maritim Indroyono Soesilo: Pindah gedung tidak boleh oleh Presiden.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla membentuk satu Kementerian Koordinator baru yang fokus membidangi sektor Kelautan yakni Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Kementerian ini dipimpin Indroyono Soesilo.
Sudah enam bulan ini Indroyono menjalankan tugas kementerian dengan menumpang di gedung BPPT. Sebab, hingga saat ini kementerian yang dipimpinnya belum memiliki gedung sendiri.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi di KTT G20 India selain Menko Airlangga? Selain Menko Airlangga, turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju New Delhi yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selanjutnya, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Indroyono menuturkan, Presiden Jokowi belum memberikan gedung baru untuk kementeriannya.
"Kita masih pakai lantai 2,3,4,5,6 dan 15. Enam lantai. Pindah gedung tidak boleh oleh Presiden," ujar Indroyono di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
Untuk operasional triwulan I tahun ini, lanjut Indroyono, kementeriannya mendapat jatah anggaran Rp 75 miliar.
"Anggaran kami dari Januari sampai April dikasih Rp 75 miliar, tapi yang bisa dipakai Rp 50 miliar karena menyesuaikan dengan rencana dan segala macamnya," tuturnya.
Indroyono pun meminta tambahan anggaran Rp 125 miliar untuk bulan Mei hingga Desember 2015. Alasannya, banyak proyek menanti eksekusi.
"Iya (anggaran minim), kita tidak mau kaitan anggaran dan kerja. Kalau bisa kerjakan banyak, seperti pengadaan kapal, listrik 35.000 megawatt, serta PLTU Batang bisa kita selesaikan," tuturnya.
"Ada juga proyek revitalisasi 198 galangan kapal dan penyelesaian batas laut dengan sepuluh negara," ucapnya.
(mdk/noe)