April 2017, pemerintah mulai sebar jutaan hektar lahan ke petani
"Pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden."
Pemerintah bakal memulai pendistribusian lahan kepada petani, April mendatang. Untuk itu, luas lahan yang disiapkan mencapai 9,1 juta hektar.
"Pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki, di DPR-RI, seperti diberitakan Antara, semalam.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Kapan Jokowi meninjau posko pengungsian banjir di Sumbar? Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat meninjau posko pengungsian banjir di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian.Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Bagaimana Jokowi memastikan ketersediaan beras? Selain melihat stok yang tersedia, Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat.
Jutaan hektar lahan tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman.
"Dari lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare, saat ini baru sekitar 4,5 juta hektare yang mulai diproses untuk program reforma agraria," katanya.
"Badan Pertanahan Nasional sedang memproses perizinan lahan seluas 400 ribu hektar dan 800 ribu hektar untuk lahan pertanian."
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sedang memproses izin lahan seluas sekitar 600 ribu hektare untuk program transmigrasi. Setiap keluarga transmigran bakal mendapat jatah dua hektar lahan.
"Keluarga transmigran ini tidak dapat dilepas begitu saja, tapi perlu pendampingan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukan," katanya.
Ketua Komisi II DPR-RI Zainuddin Amali yakin redistribusi aset dan reforma agraria dapat berjalan baik.
"Program redistribusi aset dan reforma agraria ini dalam impelementasinya akan melibatkan seluruh kementerian terkait," katanya. "DPR akan membentuk tim pengawas untuk mengawasi jalannya program."
(mdk/yud)