Bagi pemilik fintech, begini persyaratan dan mekanisme pendaftaran usaha ke BI
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, mengimbau Penyedia Tekonologi Finansial (PTF) segera mendaftar ke BI untuk bisa masuk ke Regulatory Sandbox (Regsand). Regulatory Sandbox adalah suatu ruang ujicoba terbatas yang aman untuk menguji PTF beserta PLTM.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, mengimbau Penyedia Tekonologi Finansial (PTF) segera mendaftar ke BI untuk bisa masuk ke Regulatory Sandbox (Regsand). Regulatory Sandbox adalah suatu ruang ujicoba terbatas yang aman untuk menguji PTF beserta Produk, Layanan, Teknologi dan atau Model bisnisnya (PLTM).
"Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Fintech regulatory sandbox sudah deadline 3 bulan bagi mereka untuk mendaftar," kata Onny di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Adapun penetapan uji coba PLTM mempertimbangkan delapan kriteria yaitu terdaftar di BI, berupa sistem pembayaran, inovatif, bermanfaat, nonekslusif, massal, identifikasi dan mitigasi risiko, dan lainnya. Sedangkan, untuk mekanisme pendaftaran, ada tujuh tahapan yang harus dilalui oleh PTF untuk memperoleh izin dari BI.
Pertama, PTF harus sudah terdaftar di BI. Kedua, BI melakukan analisa terhadap PLTM PTF yang telah terdaftar. Ketiga, PTF melakukan presentasi PLTM ke BI. Keempat, BI menetapkan PTF untuk diujicoba dalam regsand. Kelima, PTF menyampaikan skenario uji coba untuk di revisi dan disetujui oleh BI. Ketujuh, pelaksanaan regsand sesuai skenario.
"Jika berhasil, lanjut ke perizinan, jika tidak berhasil, PLTM dihentikan atau mendapat status lain yang diterapkan BI," ujarnya.
Dijelaskan, regsand tersebut bertujuan untuk mendorong laju inovasi yang dilakukan PTF dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.
Dalam kesempatan serupa, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Ida Nuryanti mengatakan jangka waktu ujicoba ditetapkan paling lama 6 bulan namun bila diperlukan diperpanjang 1 kali paling lama 6 bulan. Jika berhasil dapat dilanjutkan dengan proses perizinan, jika tidak berhasil dilarang untuk memasarkan PLTM.
"Berapa lama dia diamati? Kita mengamati selama 6 bulan dan bisa diperpanjang selama 6 bulan. Yang tidak berhasil harus menghentikan kegiatannya, yang berhasil akan kita arahkan. BI siap mengakomodir melalui suatu ketentuan," ujarnya.
Kalau mereka berhasil dan sudah masuk perizinan, BI akan menyiapkan infrastrukturnya, akan tetapi kalau tidak berhasil dia harus berhenti. "Kategori fintech ada 4 yaitu kliring settlement, market support, P2P lending dan investasi management. Di BI hanya sistem pembayaran dan market support, silahkan masuk."
Baca juga:
Turunkan suku bunga kredit fintech, ini saran Chatib Basri untuk pemerintah
BI diminta segera buat aturan jelas untuk industri fintech
Bisnis fintech nantinya tak sekadar payment
Ini beda urus perizinan fintech di OJK dan BI
Grab terjun ke dunia fintech, beri layanan pinjaman mikro
DANA, layanan dompet digital ini jadi solusi semua transaksi non-tunai
OJK tengah kaji aturan perusahaan fintech equity crowdfunding