BBM naik, ongkos atasi kemiskinan kian mahal

"Secara kumulatif dampak kenaikan BBM akan dirasakan seluruh masyarakat," kata Hendri.

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus dipikirkan dengan matang. "Dia naikkan BBMnya, akan tetapi kemudian meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ini akan ongkos yang mahal lagi bagi APBN," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini di Hotel JS Luwansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Dia mengingatkan pemerintah, harus melakukan perhitungan yang betul serta membangun desain kebijakan yang pas untuk mengantisipasi gejolak. "Setiap kali terjadi perubahan kebijakan terutama untuk yang harga yang ditetapkan pemerintah, basisnya pertimbangannya tidak hanya ekonomi tetapi juga politik," katanya.

Hendri pun meminta pemerintah, tidak hanya fokus atau berpatokan terhadap tingkat inflasi rendah, untuk menaikkan harga BBM. Janji Jokowi-JK dalam melakukan pendekatan ekonomi yang berbeda harus dilaksanakan. "Karena sebenarnya secara kumulatif dampak kenaikan BBM akan dirasakan seluruh masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menggambarkan subsidi BBM tahun ini sebesar Rp 330 triliun. Total, lima tahun terakhir subsidi BBM telah mencapai Rp 714 triliun. Adapun anggaran untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun.

"Kalah dengan subsidi BBM. Setiap hari kita bakar, bakar, bakar terus, tapi yang justru penting, kesehatan dan infrastruktur, jauh dari subsidi BBM," katanya saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).