BI izinkan bank kecil selenggarakan Layanan Keuangan Digital
Meski begitu, keputusan ini masih menunggu revisi Surat Edaran BI tentang LKD pada September ini.
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memperbolehkan bank umum kelompok usaha (BUKU) III menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Sebab, selama ini layanan ini hanya dilakukan oleh bank kategori BUKU IV.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Eni V Panggabean mengatakan, perluasan kesempatan bagi bank BUKU III untuk menjadi penyelenggara LKD berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
"Sampai saat ini belum ada Bank BUKU III yang mengajukan menjadi penyelenggara LKD, begitu juga dengan BPD. Karena, peraturannya baru saja keluar," kata Eni di Gedung BI Jakarta, Jumat (9/9).
Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga diizinkan untuk menyelenggarakan LKD, baik BPD BUKU II maupun BUKU I. Meski begitu, keputusan tersebut masih menunggu revisi Surat Edaran BI tentang LKD pada September ini.
"BPD BUKU I dan BUKU II itu harus memiliki sistem teknologi informasi yang memadai dan mampu melakukan penyaluran program bantuan sosial," imbuhnya.
BUKU IV adalah bank dengan modal inti minimal sebesar Rp 30 triliun, bank BUKU III dengan modal inti minimal sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun, bank BUKU II dengan modal inti minimal sebesar Rp 1
triliun hingga Rp 5 triliun, dan bank BUKU I dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun.
Berdasarkan catatan BI, tingkat inklusi keuangan di 2014 sebesar 36 persen dari total penduduk dewasa. "Kalau target inklusi keuangan di 2019 bisa mencapai 75 persen. Artinya, nanti hanya 25 persen penduduk berusia dewasa yang belum terakses ke lembaga perbankan," ungkapnya.
(mdk/idr)