BI wajibkan 80 persen kepemilikan startup berasal dari dalam negeri
Menurutnya, pembatasan ini juga sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, guna mendukung pelaksanaan fintech di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan pihaknya akan meningkatkan keamanan dalam transaksi pembayaran. Sebab, maraknya sistem pembayaran berbasis teknologi di Indonesia membuat aksi kejahatan di dunia digital semakin meningkat.
"Sistem pembayaran ke depan harus aman lancar efisien. Sehingga Bank Indonesia menambah perlindungan konsumen karena tingkat pendidikan masyarakat tidak sama. Kita dorong bansos elektronik, dasar piramida masyarakat harus dilindungi," kata Ronald di gedung BI, Jakarta, Senin (14/11).
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Bank Jago mulai berinovasi dan menghadirkan aplikasi keuangan? Berdiri Sebagai Bank Artos pada 1992 Akar dari bank digital yang satu ini adalah PT Bank Artos Indonesia yang berdiri pada 1992 di Bandung.
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaannya agar paham teknologi digital? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. “Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,” ungkap Busrul.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kepemilikan asing dalam perusahaan startup di Indonesia. Di mana perusahaan startup yang akan melakukan transaksi keuangan melalui financial technologi (Fintech), maka 80 persen dari kepemilikan perusahaan tersebut harus berasal dari dalam negeri.
"Apabila mau jadi pemilik prinsipal, kliring dan sebagainya, minimal harus 80 persen kepemilikannya dipegang orang atau badan hukum nasional. Kami perlu bersikap hati-hati terhadap itu," imbuhnya.
Menurutnya, pembatasan ini juga sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, guna mendukung pelaksanaan fintech di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen.
Melalui peraturan ini, Bank Indonesia mengatur, memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana.
Baca juga:
2016, BI targetkan transaksi Fintech di Indonesia capai Rp 194,3 T
Bekraf: BI Fintech Office bantu iklankan produk startup di Indonesia
BI keluarkan aturan dukung pelaksanaan fintech di Indonesia
Ini strategi BI kelola jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia
Menteri Rini klaim kantongi izin BI untuk gabungkan ATM BUMN
BI: China lebih pengaruhi ekonomi Indonesia ketimbang AS
Bank Indonesia bocorkan strategi menstabilkan nilai tukar Rupiah