Buat harga BBM murah di Papua, bos Pertamina ajak swasta bangun SPBU
"Investasi itu saya kira tidak terlalu besar, Pertamina bisa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain."
Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto membuka peluang kepada pihak swasta untuk bekerja sama membangun infrastruktur penunjang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua.
"Investasi itu saya kira tidak terlalu besar, Pertamina bisa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain," katanya seperti ditulis Antara Yahukimo, Papua, Rabu (19/10).
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Dwi menjelaskan, swasta bisa saja membangun fasilitas penunjang seperti SPBU dan kemudian bekerja sama dengan lembaga penyalur resmi yang dimiliki Pertamina.
"Untuk memenuhi infrastruktur, kita bisa bekerja sama dengan swasta, lalu penyediaan cadangan yang lebih baik dengan menambah jumlah drum di lembaga penyalur karena berikutnya kita akan bangun tambahan tangki di Wamena yang akan dijadikan hub untuk jalan darat di daerah pedalaman," kata dia.
Sebelumnya, Dwi Soetjipto mengungkapkan kini Pertamina mensubsidi penyaluran BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 800 miliar per tahun. Langkah itu diambil untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar BBM Bersubsidi di seluruh Indonesia, harganya sama termasuk di Papua.
"Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp 800 miliar per tahun," ujarnya.
Dwi menyatakan mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, mulai diwujudkan dengan harga jual premium Rp 6.450, solar Rp 5.150. Dan hal ini dilakukan di tingkat agen premium dan minyak solar (APMS).
Dwi Soejipto yang berbicara di depan Presiden Joko Widodo pada saat peresmian Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, menjelaskan kendala utama penyaluran BBM di Papua dan Papua Barat adalah kondisi geografisnya yang berat.
Ditambah dengan belum tersedianya infrastruktur jalan darat untuk mencapai daerah pelosok hingga distribusi BBM harus menggunakan pesawat yang menjadikan biaya distribusi sangat tinggi.
"Saat ini kebutuhan BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 28.000 kl per bulan untuk premium dan 12.000 kl per bulan untuk Solar. Sementara kisaran biaya distribusi BBM mulai dari Rp 4.000 per liter di Boven Digoel dan yang termahal di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp 29.000 per liter," katanya.
Baca juga:
Cerita di balik kemarahan Jokowi atas mahalnya harga BBM di Papua
Harga BBM Papua sama seperti di Jawa, ini kata Sri Mulyani
Jokowi akui aturan satu harga BBM Papua rugikan Pertamina Rp 800 M
Presiden Jokowi resmi tetapkan harga BBM Papua sama dengan di Jawa
Jokowi marah BBM di Papua Rp 100.000, ini respons bos Pertamina