Dapat lampu hijau dari Jokowi, BPK awasi rekening Pemprov DKI
BPK menggandeng tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Mulai sekarang, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat mengakses transaksi rekening Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara online setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menyetujui keinginan BPK tersebut.
Untuk bisa mengakses transaksi online, BPK menggandeng tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
Ketua BPK Hadi Poernomo menuturkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan akses rekening pemda di Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
"Tadinya kita nggak bisa akses rekening, tapi karena Pak Jokowi sudah mengizinkan ya bersyukur. Karena kita ingin menciptakan keuangan daerah yang transparan, terbuka dan akuntabel," ujar Hadi di Kantor BPK Pusat, Jakarta, Rabu (16/4).
Selama ini, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang kerap dilakukan oleh pejabat pemerintah.
"Telah melakukan penandatanganan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK provinsi Jakarta dengan kerjasama dengan Pemda DKI dan bank DKI. Hal ini menjadi momentum dalam melakukan akses transaksi bank pemerintah untuk mendorong akuntabilitas keuangan pemerintah," jelasnya.
Sampai saat ini, BPK telah bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk melakukan akses dan pemeriksaan keuangan daerah dengan total 409 pemerintahan.
"Kementerian BUMN 1, Pemprov 34, Pemerintah Kabupaten 353, Pemerintah Kota 73, BPD 26, dan Bank BUMN 3. Jadi total 409," ucapnya.
Penandatanganan dilakukan antara Ketua BPK Hadi Poernomo dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BRI Sofjan Basir, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.
(mdk/noe)