Dari nelayan sampai anak mantan presiden kritik habis menteri Jokowi

Titiek Soeharto kritik Menteri Susi

Tidak hanya menasehati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto juga mengkritik Susi.

Titiek sependapat dengan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin yang menyebut Menteri Susi otoriter dalam mengambil kebijakan.

Menteri Susi seharusnya berdiskusi terlebih dulu dengan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yaitu pengusaha dan nelayan, sebelum membuat aturan. Selama ini, mereka seperti tidak dianggap oleh Susi.

"Jadi sebelum dikeluarkan disosialisasikan dulu. Jangan mencekik mereka, mau kolaps mau mati semua nanti. Kalau bisa mereka di lapangan itu panggil juga," ucap Titiek ketika ditemui usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam pandangan Titiek, dalam membuat aturan Menteri Susi memukul rata semua permasalahan. Padahal setiap daerah mempunyai budaya dan masalah yang berbeda-beda. "Peraturan itu digeneralisasi padahal tidak semua seperti itu," tegasnya.

Satya W Yudha

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyentil proyek ambisius pemerintahan Jokowi-JK, pembangkit listrik 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Menurut Satya, program ini terlalu ambisius dan sulit terealisasi.

Satya yakin megaproyek ini akan molor. Dia berkaca dari proyek pembangkit listrik 10.000 MW Fast Track Program (FTP) I dan II gagasan Presiden SBY yang tidak berjalan sesuai target.

"Surprise ketika melihat FTP I dan II tidak jalan, tapi pemerintah masih saja optimistis bisa realisasikan tambahan kapasitas 35.000 MW," ucap Satya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Nelayan kritik Menteri Susi

Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin dalam rapat menyampaikan kekecewaannya pada kebijakan Menteri Susi. Menurutnya, Susi dalam mengambil kebijakan tidak pernah mendengar dan mengajak pengusaha lokal. Hal ini dinilai tidak demokratis.

Menurut Yusuf, Menteri Susi dalam mengambil kebijakan seharusnya melindungi para pengusaha lokal sebagai pelaku. Kementerian hanya bertugas sebagai regulator, sedangkan di lapangan dirasakan langsung oleh pengusaha.

"Kebijakan dibicarakan dulu dengan asosiasi, dan seperti apa dilaksanakan. Karena bukan pemerintah, tapi kami yang melaksanakan," tuturnya.

Dengan begitu, dia menilai Susi telah mengesampingkan prinsip demokrasi yang seharusnya menerima aspirasi masyarakat untuk mengambil kebijakan. "Nampaknya kalau kita sepakat mengangkat demokrasi, kebijakan harus aspiratif bukan otoritatif atau otoriter," tutupnya.

DPR kritik Menteri Jonan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevisi aturan tentang tarif penerbangan Low Cost Carrier (LCC). Belum lama ini, Kemenhub menetapkan tarif batas bawah tarif sebesar 40 persen dari tarif batas atas.

Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Surato menganggap kebijakan pembatasan penerbangan Low Cost Carrier (LCC) tidak ada sangkutannya dengan masalah keselamatan penerbangan di Indonesia.

"Sebagai contoh maskapai bintang 5 seperti Concord atau Malaysia Airlines, kalau celaka ya celaka saja. Ini yang perlu diluruskan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1).

Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menuding pihak Kemenhub selaku regulator lalai dalam melakukan fungsi pengawasan dalam bisnis penerbangan di Tanah Air.

"Di Citilink saja yang maskapai LCC, tahun lalu mendapatkan keuntungan Rp 45 miliar. Sedang Garuda yang merupakan maskapai Full Service malah rugi Rp 4,5 triliun. Jadi LCC tidak ada korelasinya dengan keselamatan," jelas dia.

Direktur Indef Eni Sri

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eni Sri Hartati menilai Presiden Joko Widodo tidak matang dalam menentukan harga BBM jenis Premium dan Solar. Setelah dinaikkan November tahun lalu, kini Presiden Jokowi menurunkan dua kali harga Premium dan Solar.

Kalkulasi yang tidak matang dari sang presiden berdampak pada harga pangan, barang kebutuhan dan tarif transportasi yang masih tinggi. Ketika harga BBM naik, tarif angkutan dan harga barang kebutuhan di pasaran ikut naik. Namun setelah turun, harga di pasar tidak lagi turun.

"Saya tidak bilang gegabah, tetapi kalkulasi tidak matang. Dari waktu dulu INDEF mendorong mengurangi subsidi, tapi di November dulu kita sarankan ditunggu sampai Januari bagaimana perkembangan minyak dunia," ucap Eni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (17/1).

Akibat kebijakan Jokowi, saat ini harga barang kebutuhan dan tarif angkutan masih saja tinggi meski harga Premium sudah diturunkan jadi Rp 6.600 dan Solar jadi Rp 6.400 per liter mulai Senin besok.

"Saya tidak setuju penurunan kali ini karena enggak ada efeknya terhadap penurunan harga. Sebagai contoh penurunan harga pertama harga barang tetap mahal. Harusnya dipertimbangkan lagi penurunan kali ini karena harga barang dan tarif angkutan tidak akan turun," tutupnya.